Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman mengatakan, konsultasi anggota legislatif tersebut dengan gubernur setempat H Rudy Ariffin, tidak ada yang spesial.
"Dalam konsultasi anggota DPRD Kalsel dengan gubernur setempat pada Selasa malam lalu, pada dasarnya untuk lebih meningkatkan silaturahmi, tidak ada pembicaraan khusus atau spesial," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Terlebih sebagian besar anggota DPRD Kalsel 2014 - 2019 merupakan orang baru, sehingga perlu silaturahmi secara khusus dengan gubernur dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi tersebut," lanjutny
Menurut perempuan pertama sebagai Ketua DPRD Kalsel itu, konsultasi anggota dewan dengan gubernur tersebut perlu guna kebersamaan dalam membangun serta memajukan daerah dan masyarakat setempat.
Selain itu, untuk menyamakan persefsi dalam pembangunan Kalsel yang terdiri atas 13 kabpaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih.
Ia mengaku, dalam pertemuan atau konsultasi dengan gubernur bersama jajaran SKPD-nya itu, memang ada di antara anggota DPRD Kalsel yang membicarakan hal-hal tertentu.
Namun "Srikandi" Partai Golkar itu tak membeberkan pembicaraan-pembicaraan dari sebagian anggota dewan tersebut dengan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin.
"Yang jelas dalam konsultasi itu terjadi internaksi positif antara anggota dengan dengan Gubernur Kalsel bersama pejabat SKPD jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," demikian Noormiliyani.
Pada kesempatan terpisah Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel Muharram mengatakan, dirinya bersama gubernur sempat membicarakan permasalahan petani ikan di Kabupaten Banjar.
"Ketika Pak Gubernur Rudy Ariffin berjanji membantu penyelesaian pemarmasalahan petani ikan di Kabupaten Banjar, terutama Kecamatan Aranio dan Karang Intan," ungkap Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu.
Hanya saja Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu tak mengungkap lebih rinci hasil pembicaraannya dengan orang nomor satu di jajaran Pemrpov tersebut.
Sebelumnya sejumlah perwakilan petani ikan di Kecamatan Aranio dan Karang Intan Kabupaten Banjar, Kalsel mendatangi DPRD provinsi setempat, terkait matinya ikan peliharaan mereka yang sudah siap panen.
Kematian ikan yang menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah itu, menurut petani ikan, karena PT PLN menghentikan turbin pembangkit pada Pusat Listrik Tenga Air (PLTA) Ir Pangeran Mohammad Noor, di Riam Kanan.
Petani ikan tersebut sempat mendatangi pihak manajemen PT PLN Kalselteng, meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban atas kematian ikan-ikan mereka yang siap panen dengan perkiraan nilai jual mencapai miliaran rupiah.
Oleh karena pihak PLN tak memenuhi tuntutan tersebut, petani ikan itupun melalui beberapa orang sebagai perwakilan datang ke DPRD Kalsel untuk meminta bantuan agar memperjuangkan aspirasi mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Dalam konsultasi anggota DPRD Kalsel dengan gubernur setempat pada Selasa malam lalu, pada dasarnya untuk lebih meningkatkan silaturahmi, tidak ada pembicaraan khusus atau spesial," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Terlebih sebagian besar anggota DPRD Kalsel 2014 - 2019 merupakan orang baru, sehingga perlu silaturahmi secara khusus dengan gubernur dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi tersebut," lanjutny
Menurut perempuan pertama sebagai Ketua DPRD Kalsel itu, konsultasi anggota dewan dengan gubernur tersebut perlu guna kebersamaan dalam membangun serta memajukan daerah dan masyarakat setempat.
Selain itu, untuk menyamakan persefsi dalam pembangunan Kalsel yang terdiri atas 13 kabpaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih.
Ia mengaku, dalam pertemuan atau konsultasi dengan gubernur bersama jajaran SKPD-nya itu, memang ada di antara anggota DPRD Kalsel yang membicarakan hal-hal tertentu.
Namun "Srikandi" Partai Golkar itu tak membeberkan pembicaraan-pembicaraan dari sebagian anggota dewan tersebut dengan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin.
"Yang jelas dalam konsultasi itu terjadi internaksi positif antara anggota dengan dengan Gubernur Kalsel bersama pejabat SKPD jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," demikian Noormiliyani.
Pada kesempatan terpisah Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel Muharram mengatakan, dirinya bersama gubernur sempat membicarakan permasalahan petani ikan di Kabupaten Banjar.
"Ketika Pak Gubernur Rudy Ariffin berjanji membantu penyelesaian pemarmasalahan petani ikan di Kabupaten Banjar, terutama Kecamatan Aranio dan Karang Intan," ungkap Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu.
Hanya saja Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu tak mengungkap lebih rinci hasil pembicaraannya dengan orang nomor satu di jajaran Pemrpov tersebut.
Sebelumnya sejumlah perwakilan petani ikan di Kecamatan Aranio dan Karang Intan Kabupaten Banjar, Kalsel mendatangi DPRD provinsi setempat, terkait matinya ikan peliharaan mereka yang sudah siap panen.
Kematian ikan yang menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah itu, menurut petani ikan, karena PT PLN menghentikan turbin pembangkit pada Pusat Listrik Tenga Air (PLTA) Ir Pangeran Mohammad Noor, di Riam Kanan.
Petani ikan tersebut sempat mendatangi pihak manajemen PT PLN Kalselteng, meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban atas kematian ikan-ikan mereka yang siap panen dengan perkiraan nilai jual mencapai miliaran rupiah.
Oleh karena pihak PLN tak memenuhi tuntutan tersebut, petani ikan itupun melalui beberapa orang sebagai perwakilan datang ke DPRD Kalsel untuk meminta bantuan agar memperjuangkan aspirasi mereka.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014