Amuntai, Kalsel, (Antaranews Kalsel) - Program penurunan kasus bayi kurang gizi dan gizi buruk, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, terkendala minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur.
Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara drg Isnur Hatta, Rabu mengatakan, upaya mengurangi kasus bayi kurang gizi dan gizi buruk perlu dukungan lintas sektoral.
"Upaya menurunkan angka bayi dan balita gizi kurang di Hulu Sungai Utara terkendala banyaknya sarana dan prasarana di Posyandu tidak berfungsi dan rusak," katanya.
Selain minimnya sarana dan prasarana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel untuk menambah paket makanan tambahan beragam rasa, dan suplemen sirup zat besi untuk bayi dan balita di Hulu Sungai Utara, untuk mengurangi kasus anemia.
"Kita juga berharap insentif kader posyandu bisa terus dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja kader," katanya.
Bantuan gizi buruk, lanjut Isnur, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hulu Sungai Utara diharapkan ditingkatkan, mengingat harga barang kebutuhan pokok akhir-akhir ini terus naik.
Selama ini, terang dia, bantuan makanan tambahan (PMT) untuk pemulihan gizi buruk 90 hari maksimal hanya Rp300 ribu per bulan.
Ia mengusulkan, mendukung suksesnya penurunan kasus bayi kurang gizi dan gizi buruk perlu adanya bantuan dana bagi orang tua pasien balita gizi buruk selama perawatan anak mereka di rumah sakit.
"Seringkali orang tua tidak betah berlama-lama merawat anaknya karena kehilangan kesempatan bekerja mencari nafkah," kata Isnur.
Kendala lain yang dihadapi petugas di lapangan dalam melaksanakan layanan posyandu adalah sarana transport. Luasnya wilayah kerja tidak memungkinkan untuk satu pokbang, perlu penambahan jumlah posyandu.
Peran aktif kader dan anggota PKK dalam kegiatan posyandu, di antaranya menggelar pelatihan PMT menggunakan bahan pangan lokal, juga perlu dilakukan lebih aktif lagi.
Keikutsertaan petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam setiap kegiatan posyandu juga tetap dibutuhkan mengingat kasus perkawinan usia muda di HSU masih cukup tinggi yang turut menyumbang tingginya kasus bayi dan balita gizi kurang.
Raker kesehatan, lanjutnya juga merekomendasikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) agar memperkuat kelembagaan posyandu.
"Selama ini kegiatan posyandu masih banyak yang belum memiliki tempat yang layak dan menggunakan teras rumah kepala desa dan tempat terbuka lainnya sehingga pelayanan tidak maksimal" Terangnya.
Melalui BPMPD, diharapkan pula penambahan dana PMT dan transport bagi kader sesuai kinerjanya.
Dinas Kesehatan juga menyayangkan dana bantuan bagi posyandu seringkali diberikan setelah kegiatan posyandu usai dilaksanakan, dimana pertugas BPMPD di tiap kecamatan dinilai kurang aktif sehingga puskesmas yang justru banyak berperan padahal posyandu dibangun untuk kepentingan bersama.
"Kehadiran kader dan pengelolaan dana PMT juga perlu perbaikan terkait rencana kenaikan honor kader dan penambahan dana PMT," tandasnya.
Berdasarkan data Dinkes HSU pada oktober 2014 bayi dan balita yang ditimbang di posyandu mencapai 10.132 dengan status gizi penimbangan, yakni gizi baik sebanyak 8.096 orang (79,91 persen) , gizi kurang 1.631 (16,09 persen), gizi buruk 334 (3.3 persen) dan gizi lebih 72 (0.71 persen).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014