Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Wahid HK, mengatakan daerahnya mendapatkan bantuan dana stimulus untuk pengembangan ruang terbuka hijau atau P2KH dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Wahid di Amuntai, Jumat mengatakan, bersyukur karena komitmen Pemerintah Kabupaten HSU pada 2014 ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Menurut Wahid, berdasarkan pertemuan pada acara Urban Greening Forum 3 di Gedung Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Direktur Perkotaan Dadang Rukmana menjelaskan, melalui P2KH ini pihaknya akan membantu selama dua hingga tiga tahun kepada sebanyak 30 Pemda, yang masuk tahap kedua P2KH dalam membangun ruang terbuka hijau.
"Ini merupakan program stimulus untuk membantu pemda membangun setidaknya 30 persen dari luas wilayahnya untuk kawasan ruang terbuka hijau" kata Dadang.
Direktorat perkotaan, kata Wahid, berharap pemerintah kabupaten kota secepatnya membangun ruang terbuka hijau yang secara nyata bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia melanjutkan, sesudah program stimulus dihentikan akan dilanjutkan masing-masing pemda yang diharapkan terus mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan pembangunan kota hijau.
Pada kesempatan tersebut, tambah Wahid, Dadang menjelaskan sejak diluncurkan pada 2011 melalui P2KH Dirjen Penataan Ruang Dadang, menjelaskan sejak diluncurkan pada 2011 melalui P2KH Dirjen Penataan Ruang sudah membantu sebanyak 112 kota dan kabupaten membangun sekitar 180 kawasan ruang terbuka hijau seluas total 120 hektar.
Pada 2014 sebanyak 30 kota dan kabupaten kembali dimasukan pada tahap dua program ini termasuk Kabupaten HSU.
"Meski sekitar 89 persen wilayah Kabupaten HSU terdiri atas lahan rawa, namun bukan menjadi kendala dalam mengembangkan ruang terbuka hijau," katanya.
Lebih lanjut diterangkan, kota hijau hanya metapora dari pembangunan kota yang berkelanjutan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan.
Melalui P2KH ini, jelas Dadang sebenarnya ada delapan komponen yang ingin disasar, namun diutamakan tiga komponen dulu yang harus diwujudkan pemda, yakni memiliki rencana tata ruang yang baik, mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian lingkungan dan memperbanyak pembangunan ruang terbuka hijau.
"Untuk mewujudkan kota hijau pemda tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus menjalin kemitraan dengan kalangan swasta," pungkasnya.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana disampaikan Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi mengharapkan, pelaksanaan P2KH tahap dua (2015-2018) diharapkan dapat merangsang peran aktif masyarakat. Selain karena prinsif pembangunan berkelanjutan, juga upaya mewujudkan kota hijau tidak hanya bertumpu pada kapasitas publik semata.
"Berbagai inisiatif yang diprakarsai Pemda perlu diperluas dan disinergikan dengan inisiatif komunitas dan pihak swasta atau dunia usaha" kata Imam.
Sinergi ini dapat dilaksanakan melalui skema `Public Private Community Partnership` baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur hijau.
Kementerian PU kata Imam mengharapkan peran swasta seperti melalui program CSR tidak ditujukan membangun citra korporasi semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan perkotaan dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan.
Penandatanganan piagam komitmen kotya hijau dan Urban Greening Forum 3 merupakan bagian rangkaian peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 November.
"Sengaja kita undang langsung walikota dan bupati agar para kepala daerah berkomitmen dalam mewujudkan kota hijau," katanya.
Selain dihadiri 30 walikota dan bupati peserta P2KH tahap kedua, juga dihadiri 84 perwakilan pemerintah kota/kabupaten peserta aktif P2KH, 18 perwakilan pemerintah propinsi, perusahaan, asosiasi profesi dan akademisi serta penggiat SUD-FI dan tim pendamping P2KH.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Wahid di Amuntai, Jumat mengatakan, bersyukur karena komitmen Pemerintah Kabupaten HSU pada 2014 ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Menurut Wahid, berdasarkan pertemuan pada acara Urban Greening Forum 3 di Gedung Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Direktur Perkotaan Dadang Rukmana menjelaskan, melalui P2KH ini pihaknya akan membantu selama dua hingga tiga tahun kepada sebanyak 30 Pemda, yang masuk tahap kedua P2KH dalam membangun ruang terbuka hijau.
"Ini merupakan program stimulus untuk membantu pemda membangun setidaknya 30 persen dari luas wilayahnya untuk kawasan ruang terbuka hijau" kata Dadang.
Direktorat perkotaan, kata Wahid, berharap pemerintah kabupaten kota secepatnya membangun ruang terbuka hijau yang secara nyata bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia melanjutkan, sesudah program stimulus dihentikan akan dilanjutkan masing-masing pemda yang diharapkan terus mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan pembangunan kota hijau.
Pada kesempatan tersebut, tambah Wahid, Dadang menjelaskan sejak diluncurkan pada 2011 melalui P2KH Dirjen Penataan Ruang Dadang, menjelaskan sejak diluncurkan pada 2011 melalui P2KH Dirjen Penataan Ruang sudah membantu sebanyak 112 kota dan kabupaten membangun sekitar 180 kawasan ruang terbuka hijau seluas total 120 hektar.
Pada 2014 sebanyak 30 kota dan kabupaten kembali dimasukan pada tahap dua program ini termasuk Kabupaten HSU.
"Meski sekitar 89 persen wilayah Kabupaten HSU terdiri atas lahan rawa, namun bukan menjadi kendala dalam mengembangkan ruang terbuka hijau," katanya.
Lebih lanjut diterangkan, kota hijau hanya metapora dari pembangunan kota yang berkelanjutan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan.
Melalui P2KH ini, jelas Dadang sebenarnya ada delapan komponen yang ingin disasar, namun diutamakan tiga komponen dulu yang harus diwujudkan pemda, yakni memiliki rencana tata ruang yang baik, mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian lingkungan dan memperbanyak pembangunan ruang terbuka hijau.
"Untuk mewujudkan kota hijau pemda tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus menjalin kemitraan dengan kalangan swasta," pungkasnya.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana disampaikan Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi mengharapkan, pelaksanaan P2KH tahap dua (2015-2018) diharapkan dapat merangsang peran aktif masyarakat. Selain karena prinsif pembangunan berkelanjutan, juga upaya mewujudkan kota hijau tidak hanya bertumpu pada kapasitas publik semata.
"Berbagai inisiatif yang diprakarsai Pemda perlu diperluas dan disinergikan dengan inisiatif komunitas dan pihak swasta atau dunia usaha" kata Imam.
Sinergi ini dapat dilaksanakan melalui skema `Public Private Community Partnership` baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur hijau.
Kementerian PU kata Imam mengharapkan peran swasta seperti melalui program CSR tidak ditujukan membangun citra korporasi semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan perkotaan dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan.
Penandatanganan piagam komitmen kotya hijau dan Urban Greening Forum 3 merupakan bagian rangkaian peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 November.
"Sengaja kita undang langsung walikota dan bupati agar para kepala daerah berkomitmen dalam mewujudkan kota hijau," katanya.
Selain dihadiri 30 walikota dan bupati peserta P2KH tahap kedua, juga dihadiri 84 perwakilan pemerintah kota/kabupaten peserta aktif P2KH, 18 perwakilan pemerintah propinsi, perusahaan, asosiasi profesi dan akademisi serta penggiat SUD-FI dan tim pendamping P2KH.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014