Bupati Banjar Khalilurrahman mengikuti rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait progress Monitoring Centre for Prevention (MCP) Provinsi Kalimantan Selatan 2020.
Bupati Banjar mengikuti rapat virtual didampingi Sekda Banjar M Hilman, Kepala Inspektorat Banjar Kencana Wati, dan pimpinan SOPD lingkup Pemkab Banjar di Command Center Barokah, Martapura, Rabu.
Rapat koordinasi dalam jaringan itu juga diikuti kepala daerah se-Kalsel baik bupati dan wali kota dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel Rudy Resnawan melalui vidcon di daerah masing-masing.
Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Roro Wide Sulistyowati memaparkan materi terkait penilaian MCP kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
"Materi penilaian MCP terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa," ungkapnya.
Sementara, Narasumber KPK yakni Kasatgas Koordinator Pencegahan Wilayah VIII Dian Patria memberikan tanggapan dan masukan mengenai MCP untuk Pemprov, kabupaten dan kota di provinsi setempat.
Bupati Banjar mengatakan, Pemkab Banjar berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki penilaian MCP yang per tanggal 29 November tahun 2020 sebesar 68,53 berada di peringkat 4 kabupaten dan kota se-Kalsel.
"Seluruh jajaran lingkup Pemkab Banjar akan terus berkomitmen untuk meningkatkan penilaian dengan memperbaiki indikator penilaian," ujar bupati yang mendukung monitoring dari KPK tersebut.
Dikatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal dan mendampingi kinerja perangkat daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Bupati Banjar mengikuti rapat virtual didampingi Sekda Banjar M Hilman, Kepala Inspektorat Banjar Kencana Wati, dan pimpinan SOPD lingkup Pemkab Banjar di Command Center Barokah, Martapura, Rabu.
Rapat koordinasi dalam jaringan itu juga diikuti kepala daerah se-Kalsel baik bupati dan wali kota dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel Rudy Resnawan melalui vidcon di daerah masing-masing.
Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Roro Wide Sulistyowati memaparkan materi terkait penilaian MCP kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
"Materi penilaian MCP terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa," ungkapnya.
Sementara, Narasumber KPK yakni Kasatgas Koordinator Pencegahan Wilayah VIII Dian Patria memberikan tanggapan dan masukan mengenai MCP untuk Pemprov, kabupaten dan kota di provinsi setempat.
Bupati Banjar mengatakan, Pemkab Banjar berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki penilaian MCP yang per tanggal 29 November tahun 2020 sebesar 68,53 berada di peringkat 4 kabupaten dan kota se-Kalsel.
"Seluruh jajaran lingkup Pemkab Banjar akan terus berkomitmen untuk meningkatkan penilaian dengan memperbaiki indikator penilaian," ujar bupati yang mendukung monitoring dari KPK tersebut.
Dikatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal dan mendampingi kinerja perangkat daerah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020