Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan Asbullah meminta Badan Kehormatan lembaga legislatif tersebut meningkatkan peran.
Sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas mengawal pelaksanaan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik, maka Badan Kehormatan (BK) harus meningkatkan peran, katanya di Banjarmasin, Rabu.
Permintaan itu terkait dalam upaya penegakkan disiplin berupa kepatuhan terhadap Tatib DPRD dan Kode Etik bagi anggota dewan, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
"Kita berharap tingkat disiplin anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019 meningkat atau setidaknya tidak menurun dari periode sebelumnya," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum itu.
Harapan itu berkaitan pengaturan keberangkatan anggota dewan ke luar daerah agar gedung DPRD Kalsel jangan kosong seperti terjadi belakangan, sehingga ketika ada yang mau bertemu menyampaikan aspirasi, mereka kecewa karena ketiadaan yang menerima.
"Kita akan upayakan, baik pimpinan maupun anggota dewan ada yang `jaga gawang` (berada di tempat) tidak berangkat ke luar daerah semua, kecuali memang wajib berangkat semua," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PPP Kalsel itu.
"Dari pengalaman pertama anggota baru DPRD Kalsel kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, ke depan akan kita atur agar tetap ada anggota dewan, jangan sampai semua pergi. Pengaturan itu akan kita bicarakan dengan ketua-ketua fraksi," demikian Asbullah.
Sebelumnya, baik Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani dan Wakil Ketua Dewan tersebut H Muhaimin menyatakan, akan mengatur kunker anggota dewannya ke luar daerah, sehingga tetap ada yang jaga selain dari unsur pimpinan.
Namun kenyataan dalam kunker perdana anggota DPRD Kalsel 2014 - 2019 ke luar daerah hampir semua pergi, kendati pengaturannya dua tahap atau secara begiliran, yang dijadwalkan 21-31 Oktober 2014.
Oleh sebab itu, dua pengunjukrasa mengaku kecewa karena tak seorang pun, baik pimpinan maupun anggota DPRD Kalsel yang menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.
 Pengunjukrasa yang gagal menemui wakil rakyatnya itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary.  Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014