Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan mengagendakan untuk membicarakan permasalahan Terminal Km 17 di Kabupaten Banjar, serta keinginan sopir angkutan umum di Terminal Km6 Banjarmasin.
"Kita sudah mengagendakan untuk membicarakan permasalahan kedua terminal tersebut, agar bisa terselesaikan secara tuntas," ujar H Abdul Latief, anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu kepada wartawan, di Banjarmasin, Kamis.
Menurut dia, permasalahan terminal tersebut tidak hanya melibatkan sopir angkutan umum maupun Organda setempat, namun juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pemerintah daerah setempat.
"Rencananya, dewan akan mengundang Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Banjar, beserta Dinas Perhubungan masing-masing," tambah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, mengundang Organda unit Terminal Km6 untuk melihat kemungkinan penyelesaian masalah, terutama pengoperasian Terminal Km17 di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar namun tidak berpengaruh pada keberadaan terminal di Banjarmasin.
"Kita lihat kemungkinannya, dan diharapkan bisa mendapatkan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel itu.
Ia mengatakan, mempertemukan kedua belah pihak Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Banjar itu tindak lanjut dari aksi demonstrasi sopir angkutan umum di Terminal Km6, yang menolak pengoperasian terminal regional di Km17 Gambut.
Aksi demo pengguna jasa terminal Km6 itu sehubungan dengan kegiatan uji coba pengoperasian terminal tipa A atau regional Kalsel di Km17 oleh Pemkab Banjar, beberapa waktu lalu.
Namun, menurut Majid (sapaan lain nama Abd Latief), pertemuan tersebut belum bisa pada Oktober ini, mengingat anggota DPRD Kalsel kini disibukan dengan orientasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi pertemuan diagendakan November mendatang, menunggu selesainya anggota dewan mengikuti orientasi maupun kunjungan kerja ke luar daerah," tambah pengusaha asal "kota apam" Barabai, ibu kota HST (165 km utara Banjarmasin).
"Kita berharap, persoalan terminal tersebut bisa segera terselesaikan, sehingga rencana pengoperasian terminal regional Km17 tidak berlarut-larut, dan pengguna jasa terminal Km6 Banjarmasin juga tak masalah," demikian Abd Latief.
Pembangunan terminal regional atau tipe A di Km17 Gambut itu selesai sejak beberapa tahun lalu, namun selalu gagal pengoperasiannya, karena pengguna jasa terminal induk Km6 Banjarmasin keberatan atau menolak.
Aksi penolakan itu pernah dengan menggerakkan puluhan mobil mini bis seperti jenis Colt L300 serta oto bis memenuhi/mengelilingi halaman dan keliling Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Biaya pembangunan terminal regional yang direncanakan sebagai pengganti terminal induk Km6 Banjarmasin tersebut patungan antara pemerintah pusat yang ketika itu melalui Departemen Perhubungan, serta APBD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kita sudah mengagendakan untuk membicarakan permasalahan kedua terminal tersebut, agar bisa terselesaikan secara tuntas," ujar H Abdul Latief, anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu kepada wartawan, di Banjarmasin, Kamis.
Menurut dia, permasalahan terminal tersebut tidak hanya melibatkan sopir angkutan umum maupun Organda setempat, namun juga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pemerintah daerah setempat.
"Rencananya, dewan akan mengundang Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Banjar, beserta Dinas Perhubungan masing-masing," tambah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, mengundang Organda unit Terminal Km6 untuk melihat kemungkinan penyelesaian masalah, terutama pengoperasian Terminal Km17 di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar namun tidak berpengaruh pada keberadaan terminal di Banjarmasin.
"Kita lihat kemungkinannya, dan diharapkan bisa mendapatkan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel itu.
Ia mengatakan, mempertemukan kedua belah pihak Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Banjar itu tindak lanjut dari aksi demonstrasi sopir angkutan umum di Terminal Km6, yang menolak pengoperasian terminal regional di Km17 Gambut.
Aksi demo pengguna jasa terminal Km6 itu sehubungan dengan kegiatan uji coba pengoperasian terminal tipa A atau regional Kalsel di Km17 oleh Pemkab Banjar, beberapa waktu lalu.
Namun, menurut Majid (sapaan lain nama Abd Latief), pertemuan tersebut belum bisa pada Oktober ini, mengingat anggota DPRD Kalsel kini disibukan dengan orientasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi pertemuan diagendakan November mendatang, menunggu selesainya anggota dewan mengikuti orientasi maupun kunjungan kerja ke luar daerah," tambah pengusaha asal "kota apam" Barabai, ibu kota HST (165 km utara Banjarmasin).
"Kita berharap, persoalan terminal tersebut bisa segera terselesaikan, sehingga rencana pengoperasian terminal regional Km17 tidak berlarut-larut, dan pengguna jasa terminal Km6 Banjarmasin juga tak masalah," demikian Abd Latief.
Pembangunan terminal regional atau tipe A di Km17 Gambut itu selesai sejak beberapa tahun lalu, namun selalu gagal pengoperasiannya, karena pengguna jasa terminal induk Km6 Banjarmasin keberatan atau menolak.
Aksi penolakan itu pernah dengan menggerakkan puluhan mobil mini bis seperti jenis Colt L300 serta oto bis memenuhi/mengelilingi halaman dan keliling Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Biaya pembangunan terminal regional yang direncanakan sebagai pengganti terminal induk Km6 Banjarmasin tersebut patungan antara pemerintah pusat yang ketika itu melalui Departemen Perhubungan, serta APBD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014