Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa intervensi berbasis lokal berupa pembatasan sosial berskala mikro yang dilakukan secara berulang bisa lebih efektif mengendalikan penularan COVID-19.
"Pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca juga: Jakarta mulai menyalurkan Bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 menyosialisasikan intervensi berbasis lokal untuk mengendalikan penularan virus corona ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Presiden.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada Minggu (27/9) pukul 12.00 WIB jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia total 275.213 kasus dengan jumlah pasien yang sudah sembuh sebanyak 203.014 orang dan pasien yang meninggal dunia 10.386 orang.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 paling banyak disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca juga: Presiden menegaskan perlu kesetaraan akses vaksin COVID-19 di Sidang PBB
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca juga: Jakarta mulai menyalurkan Bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 menyosialisasikan intervensi berbasis lokal untuk mengendalikan penularan virus corona ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Presiden.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada Minggu (27/9) pukul 12.00 WIB jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia total 275.213 kasus dengan jumlah pasien yang sudah sembuh sebanyak 203.014 orang dan pasien yang meninggal dunia 10.386 orang.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 paling banyak disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca juga: Presiden menegaskan perlu kesetaraan akses vaksin COVID-19 di Sidang PBB
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020