Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa meminta pemerintah agar jangan puas dengan pemberian uang jaminan pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.
Pasalnya menurut legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu, keberhasilan pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian) jauh lebih bernilai dibandingkan uang jaminan.
"Walau sudah bayar uang jaminan, pemerintah disarankan tetap mengawasi ketat proses pembangunan smelter tahap demi tahap sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Harapannya, keberhasilan hilirisasi bisa tercapai sesuai target," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan untuk pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sudah setor uang jaminan sebesar 115 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Begitu pula PT Newmont Nusa Tenggara sudah setor uang jaminan sebanyak 25 juta dolar AS, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengutip keteranan Menteri ESDM Jero Wacik.
"Jika Freeport dan Newmont dalam tenggat waktu yang telah ditentukan tidak membangun smelter maka uang jaminan akan menjadi milik pemerintah seutuhnya," lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) tersebut.
Ia mengingatkan, pemerintah agar jangan ada pemikiran, apalagi harapan perusahan tidak mampu memulai pembangunan smelter sesuai tenggat waktu yang ditentukan sehingga ada alasan bagi negara untuk menyita uang jaminan itu.
"Kalau smelter sudah jadi, kita ekspor barang jadi. Nilainya jauh lebih besar dibandingkan uang jaminan, bisa miliaran dolar," ujar wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu.
"Selain itu akan membuka lapangan pekerjaan, baik pekerjaan formal maupun informal, yang tentu kita harapkan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan," demikian Habib Nabiel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Pasalnya menurut legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu, keberhasilan pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian) jauh lebih bernilai dibandingkan uang jaminan.
"Walau sudah bayar uang jaminan, pemerintah disarankan tetap mengawasi ketat proses pembangunan smelter tahap demi tahap sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Harapannya, keberhasilan hilirisasi bisa tercapai sesuai target," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan untuk pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sudah setor uang jaminan sebesar 115 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Begitu pula PT Newmont Nusa Tenggara sudah setor uang jaminan sebanyak 25 juta dolar AS, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengutip keteranan Menteri ESDM Jero Wacik.
"Jika Freeport dan Newmont dalam tenggat waktu yang telah ditentukan tidak membangun smelter maka uang jaminan akan menjadi milik pemerintah seutuhnya," lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) tersebut.
Ia mengingatkan, pemerintah agar jangan ada pemikiran, apalagi harapan perusahan tidak mampu memulai pembangunan smelter sesuai tenggat waktu yang ditentukan sehingga ada alasan bagi negara untuk menyita uang jaminan itu.
"Kalau smelter sudah jadi, kita ekspor barang jadi. Nilainya jauh lebih besar dibandingkan uang jaminan, bisa miliaran dolar," ujar wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu.
"Selain itu akan membuka lapangan pekerjaan, baik pekerjaan formal maupun informal, yang tentu kita harapkan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan," demikian Habib Nabiel.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014