Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Pembangunan pelabuhan laut Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan molor, karena terkendala pembebasan lahan yang belum selesai.
Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tanah Laut (Tala) HM Rahmadi mengungkapkan hal tersebut di Pelaihari, ibu kota kabupaten tersebut (sekitar 65 km timur Banjarmasin), Rabu.
Ia menerangkan, pihaknya sudah berupaya membujuk pemilik lahan yang terkena rencana pembangunan Pelabuhan Swarangan itu agar ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
"Namun pemilik lahan tersebut masih berkeras dengan harga yang ditetapkannya sendiri," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2014, pihaknya kembali menganggarkan biaya untuk pembebasan lahan di sekitar pembangunan Pelabuhan Swarangan sebesar Rp17 miliar.
"Dana pembebasan sudah kita anggarkan di APBD 2014, tinggal pemerintah kabupaten membentuk tim pembebasan lahan. Bila tim pembebasan lahan belum juga terbentuk hingga akhir 2014, maka ganti rugi lahan kembali molor," ujarnya.
Menurut dia, kalau pembebasan lahan itu kelar, maka langkah selanjutnya tambahan pembangunan jeti dari pinggir pantai sampai ke laut, terminal dan dua jalan alternatif menuju jalan negara.
"Saat ini jeti yang sudah dibangun dari pinggir pantai menuju laut panjangnya baru 150 meter, sehingga sisa yang belum dibangun sekitar 350 meter," terangnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan dimuali sejak 2009, namun hingga kini belum bisa dipastikan kapan akan selesai.
"Sebenarnya target pembangunan Pelabuhan Swarangan itu selesai tahun 2015, namun kendala pembebasan lahan inilah yang dikhawatirkan mengakibatkan molor penyelesaian pembangunannya," tegasnya.
"Apabila pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan bisa terealisasi tahun 2015, maka banyak manfaat ekonomi bagi `Bumi Tuntung Pandang` Tala khususnya dan Kalsel secara keseluruhan," demikian Rahmadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tanah Laut (Tala) HM Rahmadi mengungkapkan hal tersebut di Pelaihari, ibu kota kabupaten tersebut (sekitar 65 km timur Banjarmasin), Rabu.
Ia menerangkan, pihaknya sudah berupaya membujuk pemilik lahan yang terkena rencana pembangunan Pelabuhan Swarangan itu agar ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
"Namun pemilik lahan tersebut masih berkeras dengan harga yang ditetapkannya sendiri," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2014, pihaknya kembali menganggarkan biaya untuk pembebasan lahan di sekitar pembangunan Pelabuhan Swarangan sebesar Rp17 miliar.
"Dana pembebasan sudah kita anggarkan di APBD 2014, tinggal pemerintah kabupaten membentuk tim pembebasan lahan. Bila tim pembebasan lahan belum juga terbentuk hingga akhir 2014, maka ganti rugi lahan kembali molor," ujarnya.
Menurut dia, kalau pembebasan lahan itu kelar, maka langkah selanjutnya tambahan pembangunan jeti dari pinggir pantai sampai ke laut, terminal dan dua jalan alternatif menuju jalan negara.
"Saat ini jeti yang sudah dibangun dari pinggir pantai menuju laut panjangnya baru 150 meter, sehingga sisa yang belum dibangun sekitar 350 meter," terangnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan dimuali sejak 2009, namun hingga kini belum bisa dipastikan kapan akan selesai.
"Sebenarnya target pembangunan Pelabuhan Swarangan itu selesai tahun 2015, namun kendala pembebasan lahan inilah yang dikhawatirkan mengakibatkan molor penyelesaian pembangunannya," tegasnya.
"Apabila pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan bisa terealisasi tahun 2015, maka banyak manfaat ekonomi bagi `Bumi Tuntung Pandang` Tala khususnya dan Kalsel secara keseluruhan," demikian Rahmadi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014