Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan atas keberhasilan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi tersebut tahun anggaran 2013.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Senin, sekembali konsultasi dengan Kemendagri terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelakasnaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013.
Ia mengungkapkan, pada kesempatan konsultasi Jumat (11/7) lalu, dari Kemendagri memesankan agar rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2013, ditindaklanjuti.
"Tindaklanjut tersebut sebagai upaya perbaikan tatakelola kauangan dan aset daerah, yang pada gilirannya dari LHP LKPD Kalsel selanjutnya kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar anggota DPRD tingkat provinsi itu.
"Berbekal hasil konsultasi dengan Kemendagri itu pula, akan lebih memudakan pembahasan APBD Perubahan tahun 2014," lanjut Riswandi yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD tingkat provinsi tersebut.
Ia menerangkan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD-P Kalsel 2014 dimulai awal minggu ketiga Juli ini.
"Kita berharap pembahasan APBD-P Kalsel 2014 rampung atau sudah bisa kita sahkan pertengahan Agustus mendatang," demikian Riswandi.
Seeentara Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel 2013 (sesudah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan RI), pada tahun tersebut kinerja keuangan bidang pendapatan daerah terealisasi Rp4.350.810.456.952,25 atau 99,45 persen.
Kemudian kinerja keuangan bidang belanja daerah pada tahun anggaran 2013 terealisasi Rp4.750.074.546.751,98 atau 88,26 persen dari yang dianggarakan sebesar Rp5.381.877.607.616,00.
Sementara gambaran posisi keuangan Pemprov Kalsel per 31 Desember 2013, sebagaimana dalam neraca daerah, nilai aset sebesar Rp10.280.018.544.024,80 terdiri atas aset lancar senilai Rp960.762.073.622,86.
Selain itu, investasi jangka panjang sebesar Rp776.049.023.426,49, aset tetap sebesar Rp8.189.667.135.716,58, dan dana cadangan Rp83.513.200.190,00.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Senin, sekembali konsultasi dengan Kemendagri terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelakasnaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013.
Ia mengungkapkan, pada kesempatan konsultasi Jumat (11/7) lalu, dari Kemendagri memesankan agar rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2013, ditindaklanjuti.
"Tindaklanjut tersebut sebagai upaya perbaikan tatakelola kauangan dan aset daerah, yang pada gilirannya dari LHP LKPD Kalsel selanjutnya kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar anggota DPRD tingkat provinsi itu.
"Berbekal hasil konsultasi dengan Kemendagri itu pula, akan lebih memudakan pembahasan APBD Perubahan tahun 2014," lanjut Riswandi yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD tingkat provinsi tersebut.
Ia menerangkan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD-P Kalsel 2014 dimulai awal minggu ketiga Juli ini.
"Kita berharap pembahasan APBD-P Kalsel 2014 rampung atau sudah bisa kita sahkan pertengahan Agustus mendatang," demikian Riswandi.
Seeentara Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel 2013 (sesudah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan RI), pada tahun tersebut kinerja keuangan bidang pendapatan daerah terealisasi Rp4.350.810.456.952,25 atau 99,45 persen.
Kemudian kinerja keuangan bidang belanja daerah pada tahun anggaran 2013 terealisasi Rp4.750.074.546.751,98 atau 88,26 persen dari yang dianggarakan sebesar Rp5.381.877.607.616,00.
Sementara gambaran posisi keuangan Pemprov Kalsel per 31 Desember 2013, sebagaimana dalam neraca daerah, nilai aset sebesar Rp10.280.018.544.024,80 terdiri atas aset lancar senilai Rp960.762.073.622,86.
Selain itu, investasi jangka panjang sebesar Rp776.049.023.426,49, aset tetap sebesar Rp8.189.667.135.716,58, dan dana cadangan Rp83.513.200.190,00.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014