Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan potret perkembangan pembangunan pedesaan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir mulai 2016-2020 menunjukkan peningkatan signifikan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Zulkipli di Banjarbaru Kamis mengatakan, saat ini di Kalsel sudah ada enam desa berkategori Desa Mandiri.
"IDM dengan penilaian dari 54 indikator ini menunjukkan hasil cukup menggembirakan, mengingat tahun 2018 di Kalsel belum ada desa mandiri dan kini sudah ada enam desa mandiri," katanya.
Menurut dia, peningkatan jumlah desa mandiri di Kalsel itu membuktikan adanya kemajuan pembangunan di pedesaan.
Kemajuan pembangunan di pedesaan tersebut, tambah dia, berkatsinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Kalsel.
"Kita melihat dalam tiga tahun terakhir ini kemajuan pembangunan di pedesaan, hal itu tidak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah serta instansi terkait lain," kata Zulkipli yang juga Ketua Alumni Lemhanas Kalsel itu.
Pemerintah pusat dan provinsi, kata dia, fokus dengan pengembangan pedesaan antara lain melalui kucuran dana desa yang berasal dari APBN dan adanya dana pendamping yang berasal dari APBD Kalsel.
Kemajuan pembangunan di desa tersebut, bukan hanya dilihat dari adanya peningkatan desa mandiri, tetapi juga bertambahnya jumlah desa maju dan desa berkembang serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Dampak adanya penurunan desa tertinggal dan sangat tertinggal itu terlihat dari menurunnya angka kemiskinan di Kalsel.
"Saat ini angka kemiskinan di Kalsel berada di posisi tiga terkecil nasional, di bawah DKI Jakarta dan Bali," katanya.
Pada 2016, jumlah desa mandiri di Kalsel hanya satu yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), meningkat menjadi enam desa pada 2020 yakni tersebar di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dua buah, Kabupaten Kotabaru tiga desa dan satu desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Kemudian, Desa maju tahun 2016 hanya 16 desa menjadi 184 desa yang tersebar di 11 daerah.
Selanjutnya desa berkembang juga mengalami peningkatan dari 2016 sebanyak 409 desa menjadi 1.437 desa pada 2020.
Sedangkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel mengalami penurunan signifikan.
Pada 2016 jumlah desa tertinggal di Kalsel tercatat sebanyak 1.184 desa, dan 2020 turun menjadi 223 desa.
Sementara itu desa sangat tertinggal juga mengalami penurunan dari 2016 tercatat masih 254 desa menjadi 13 desa tahun 2020.
IDM yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan Transmigrasi sejak 2015 itu menggunakan indeks ketahanan sosial, ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
Indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
Konsep lain dalam IDM adalah kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan, keadilan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan.
IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dengan dukungan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana pendamping desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Zulkipli di Banjarbaru Kamis mengatakan, saat ini di Kalsel sudah ada enam desa berkategori Desa Mandiri.
"IDM dengan penilaian dari 54 indikator ini menunjukkan hasil cukup menggembirakan, mengingat tahun 2018 di Kalsel belum ada desa mandiri dan kini sudah ada enam desa mandiri," katanya.
Menurut dia, peningkatan jumlah desa mandiri di Kalsel itu membuktikan adanya kemajuan pembangunan di pedesaan.
Kemajuan pembangunan di pedesaan tersebut, tambah dia, berkatsinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Kalsel.
"Kita melihat dalam tiga tahun terakhir ini kemajuan pembangunan di pedesaan, hal itu tidak terlepas dari kepemimpinan kepala daerah serta instansi terkait lain," kata Zulkipli yang juga Ketua Alumni Lemhanas Kalsel itu.
Pemerintah pusat dan provinsi, kata dia, fokus dengan pengembangan pedesaan antara lain melalui kucuran dana desa yang berasal dari APBN dan adanya dana pendamping yang berasal dari APBD Kalsel.
Kemajuan pembangunan di desa tersebut, bukan hanya dilihat dari adanya peningkatan desa mandiri, tetapi juga bertambahnya jumlah desa maju dan desa berkembang serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Dampak adanya penurunan desa tertinggal dan sangat tertinggal itu terlihat dari menurunnya angka kemiskinan di Kalsel.
"Saat ini angka kemiskinan di Kalsel berada di posisi tiga terkecil nasional, di bawah DKI Jakarta dan Bali," katanya.
Pada 2016, jumlah desa mandiri di Kalsel hanya satu yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), meningkat menjadi enam desa pada 2020 yakni tersebar di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dua buah, Kabupaten Kotabaru tiga desa dan satu desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Kemudian, Desa maju tahun 2016 hanya 16 desa menjadi 184 desa yang tersebar di 11 daerah.
Selanjutnya desa berkembang juga mengalami peningkatan dari 2016 sebanyak 409 desa menjadi 1.437 desa pada 2020.
Sedangkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel mengalami penurunan signifikan.
Pada 2016 jumlah desa tertinggal di Kalsel tercatat sebanyak 1.184 desa, dan 2020 turun menjadi 223 desa.
Sementara itu desa sangat tertinggal juga mengalami penurunan dari 2016 tercatat masih 254 desa menjadi 13 desa tahun 2020.
IDM yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan Transmigrasi sejak 2015 itu menggunakan indeks ketahanan sosial, ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
Indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
Konsep lain dalam IDM adalah kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan, keadilan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan.
IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa dengan dukungan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana pendamping desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020