Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi ketenagakerjaan, HM Lutfi Saifuddin mengharapkan, Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) di provinsinya tidak berunjukrasa, terlebih masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Harapan wakil rakyat yang bergelar sarjana sosial itu di Banjarmasin, Senin menanggapi rencana Aliansi PBB Kalsel yang mau berunjukrasa/mengerahkan massa besar-besaran di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Memang untuk berunjukrasa merupakan hak mereka. Namun kita berharap hal tersebut jangan sampai terjadi, apalagi kini masih pendami COVID-19," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Sejauh masih dialog, mari kita dialogkan. Dengan dialog mungkin lebih efektif dalam menyalurkan aspirasi," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, ketidakhadiran Ketua/Pimpinan DPRD Kalsel untuk dialog dengan Aliansi PBB buat membicarakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, hanyalah masalah komunikasi.
"Pasalnya beberapa kali kami menerima pengunjukrasa yang menuntut DPRD Kalsel ikut menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, baik Ketua/Pimpinan Dewan serta anggota Dewan lainnya termasuk Komisi IV memberikan dukungan," ujarnya.
Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel Yoeyoen Indharto saat mau keluar ruang pertemuan sesudah beberapa menit bertemu dengan Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi setempat, HM Lutfi Saifuddin. (Syamsuddin Hasan)
Sementara sebelum meninggalkan Ruang HM Ismail Abdullah - Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel itu, Presidium Aliansi PBB Yoeyoen Indharto yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) provinsi tersebut menyatakan akan menggelar aksi turun ke jalan dengan melibatkan ribuan massa.
Pernyataan itu sebagai refleksi atas kekecewaan Aliansi PBB yang datang ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) untuk berdialog tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan Ketua/Pimpinan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Namun cuma Ketua Komisi IV DPRD Kalsel serta seorang anggota komisi tersebut, DR H Abdul Hasib Salim MAP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menerima kedatangan Aliansi PBB itu.
"Ketidakhadiran Ketua/Pimpinan dan anggota DPRD Kalsel lain karena pada saat bersamaan ada kegiatan kedewanan, seperti Ketua Dewan sedang berada di Jakarta," demikian Lutfi Saifuddin.
