Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Almusawa meminta agar pemerintah daerah membantu petani mengatasi preman setempat yang biasa mengganggu.
"Para petani, peternak dan pembudidaya ikan di pedesaan umumnya adalah golongan lemah. Kelemahan dan ketidakberdayaan mereka sering dimanfaatkan oleh para preman setempat," ujarnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa malam.
"Pemerintah Daerah (Pemda) mestinya bisa melindungi mereka dari praktek premanisme," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu.
Permintaan itu menanggapi informasi banyaknya aksi premanisme yang membuat petani makin sengsara.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan, banyak aksi preman pasar yang membuat petani kecil menderita dan harga produk pertanian di tingkat konsumen menjadi mahal.
Sebagai contoh di Pasar Klampok, Jawa Tengah (Jateng), peternak sapi dipaksa menjual sapinya ke pedagang (belantik). Tidak bisa menjual langsung ke pembeli.
Pedagang tersebut menentang keras rencana pembuatan pasar lelang di tempat itu untuk memperpendek mata rantai perdagangan sapi hidup, ungkapnya mengutip laporan Kementan.
"Kami juga pernah mendapat keluhan dari pembudidaya ikan di Banjarbaru, Kalsel, bahwa saat datang ke pasar tidak boleh menjual dengan harga seenaknya. Saat harga ikan tinggi," tambahnya.
"Pembudidaya ikan di Banjarbaru (sekitar 35 km utara Banjarmasin) diancam bila menjual di bawah harga pasar. Karena harga tinggi, ikan yang terjual jadi lebih sedikit," lanjutnya.
Menurut dia, para korban praktek premanisme tersebut, umumnya mereka yang lemah dan miskin.
"Upaya mengentaskan kemiskinan bukan hanya dengan menyantuni, memberi pelatihan dan memberi modal usaha," ujarnya.
"Pemda harus ikut aktif melindungi dan memfasilitasi agar mereka bisa menjangkau akses pasar dengan harga terbaik yang juga merupakan upaya pengentasan kemiskinan. Ini tugas Pemerintah dan terutama Pemda," ujarnya.
Pemda, lanjutnya, harus peduli dengan permasalahan premanisme tersebut. "Bujuk dan beri arahan kepada mereka untuk tergabung dalam kelompok agar memiliki posisi tawar yang kuat. Juga agar bisa memasok pasar dengan produk yang berkualitas dan berkesimbungan," ujarnya.
Di sisi lain, tambahnya, carikan pihak yang bersedia membeli produk mereka dengan harga terbaik. "Kalau ada pasar swalayan, minta kepada pengelolanya agar mau menampung produk mereka," sarannya.
Kepada para preman, lanjutnya, lakukan pendekatan secara persuasif agar tidak mencari nafkah dengan cara mengintimidasi orang. Berikan opsi pekerjaan lain, misalnya jadi pengaman pasar.
"Kalau mereka bersikeras ingin tetap jadi preman, lakukan tindakan kuratif dengan memprosesnya secara hukum," ujarnya.
"Pemda harus terlibat aktif memfasilitasi hal itu, ingat bahwa tanggungjawab swasembada pangan bukan hanya urusan Pemerintah pusat, tetapi bagian terbesarnya ada di daerah dan Pemda adalah ujung tombaknya," ucap Habib Nabiel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Para petani, peternak dan pembudidaya ikan di pedesaan umumnya adalah golongan lemah. Kelemahan dan ketidakberdayaan mereka sering dimanfaatkan oleh para preman setempat," ujarnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa malam.
"Pemerintah Daerah (Pemda) mestinya bisa melindungi mereka dari praktek premanisme," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu.
Permintaan itu menanggapi informasi banyaknya aksi premanisme yang membuat petani makin sengsara.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan, banyak aksi preman pasar yang membuat petani kecil menderita dan harga produk pertanian di tingkat konsumen menjadi mahal.
Sebagai contoh di Pasar Klampok, Jawa Tengah (Jateng), peternak sapi dipaksa menjual sapinya ke pedagang (belantik). Tidak bisa menjual langsung ke pembeli.
Pedagang tersebut menentang keras rencana pembuatan pasar lelang di tempat itu untuk memperpendek mata rantai perdagangan sapi hidup, ungkapnya mengutip laporan Kementan.
"Kami juga pernah mendapat keluhan dari pembudidaya ikan di Banjarbaru, Kalsel, bahwa saat datang ke pasar tidak boleh menjual dengan harga seenaknya. Saat harga ikan tinggi," tambahnya.
"Pembudidaya ikan di Banjarbaru (sekitar 35 km utara Banjarmasin) diancam bila menjual di bawah harga pasar. Karena harga tinggi, ikan yang terjual jadi lebih sedikit," lanjutnya.
Menurut dia, para korban praktek premanisme tersebut, umumnya mereka yang lemah dan miskin.
"Upaya mengentaskan kemiskinan bukan hanya dengan menyantuni, memberi pelatihan dan memberi modal usaha," ujarnya.
"Pemda harus ikut aktif melindungi dan memfasilitasi agar mereka bisa menjangkau akses pasar dengan harga terbaik yang juga merupakan upaya pengentasan kemiskinan. Ini tugas Pemerintah dan terutama Pemda," ujarnya.
Pemda, lanjutnya, harus peduli dengan permasalahan premanisme tersebut. "Bujuk dan beri arahan kepada mereka untuk tergabung dalam kelompok agar memiliki posisi tawar yang kuat. Juga agar bisa memasok pasar dengan produk yang berkualitas dan berkesimbungan," ujarnya.
Di sisi lain, tambahnya, carikan pihak yang bersedia membeli produk mereka dengan harga terbaik. "Kalau ada pasar swalayan, minta kepada pengelolanya agar mau menampung produk mereka," sarannya.
Kepada para preman, lanjutnya, lakukan pendekatan secara persuasif agar tidak mencari nafkah dengan cara mengintimidasi orang. Berikan opsi pekerjaan lain, misalnya jadi pengaman pasar.
"Kalau mereka bersikeras ingin tetap jadi preman, lakukan tindakan kuratif dengan memprosesnya secara hukum," ujarnya.
"Pemda harus terlibat aktif memfasilitasi hal itu, ingat bahwa tanggungjawab swasembada pangan bukan hanya urusan Pemerintah pusat, tetapi bagian terbesarnya ada di daerah dan Pemda adalah ujung tombaknya," ucap Habib Nabiel.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014