Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Fadliansyah meminta pengelolaan aset yang dilakukan pemerintah kota semakin baik sehingga bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Kami minta pengelolaan aset yang dilakukan Pemkot semakin baik agar opini WTP yang diberikan BPK lima kali berturut-turut bisa dipertahankan di masa yang akan datang," ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa.
Pernyataan itu menjawab Antara terkait diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalsel atas laporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.
Menurut Fadliansyah, masalah aset menjadi fokus penilaian pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan BPK RI sehingga harus diperbaiki dan disempurnakan agar opini WTP terus berlanjut.
"Rekomendasi BPK RI biasanya terkait pengelolaan aset yang dinilai masih kurang sempurna sehingga kondisi itu harus diperbaiki agar penilaian yang dilakukan lembaga itu, hasilnya baik dan sesuai harapan," ucapnya.
Ditekankan, hal mendasar yang wajib dilakukan untuk mengamankan aset adalah legalitas atau alas hukum agar tidak ada pihak lain yang berusaha menguasai aset milik pemerintah atas dasar kepemilikan lain.
"Legalitas harus jelas agar tidak ada pihak lain yang berusaha menguasai terutama aset berupa tanah sehingga pemkot memiliki pegangan yang kuat apabila muncul pengakuan pihak lain yang ingin menguasai," ucapnya.
Disisi lain, tata kelola aset juga harus baik dan memiliki kejelasan status sehingga apabila suatu saat muncul permasalahan, bisa diketahui asal dan usul aset maupun keberadaannya yang menandakan milik pemerintah.
"Kami siap mengawal tata kelola aset pemkot agar penataannya semakin baik dan terus mendapat opini WTP dari BPK. Selamat atas keberhasilan meraih predikat terbaik atas laporan keuangan itu," katanya.
Diketahui, laporan pengelolaan keuangan Pemkot Banjarbaru tahun anggaran 2019 kembali mendapat opini WTP dari BPK RI. Pencapaian itu merupakan yang kelima kalinya diraih berturut-turut sejak 2016.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami minta pengelolaan aset yang dilakukan Pemkot semakin baik agar opini WTP yang diberikan BPK lima kali berturut-turut bisa dipertahankan di masa yang akan datang," ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa.
Pernyataan itu menjawab Antara terkait diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalsel atas laporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.
Menurut Fadliansyah, masalah aset menjadi fokus penilaian pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan BPK RI sehingga harus diperbaiki dan disempurnakan agar opini WTP terus berlanjut.
"Rekomendasi BPK RI biasanya terkait pengelolaan aset yang dinilai masih kurang sempurna sehingga kondisi itu harus diperbaiki agar penilaian yang dilakukan lembaga itu, hasilnya baik dan sesuai harapan," ucapnya.
Ditekankan, hal mendasar yang wajib dilakukan untuk mengamankan aset adalah legalitas atau alas hukum agar tidak ada pihak lain yang berusaha menguasai aset milik pemerintah atas dasar kepemilikan lain.
"Legalitas harus jelas agar tidak ada pihak lain yang berusaha menguasai terutama aset berupa tanah sehingga pemkot memiliki pegangan yang kuat apabila muncul pengakuan pihak lain yang ingin menguasai," ucapnya.
Disisi lain, tata kelola aset juga harus baik dan memiliki kejelasan status sehingga apabila suatu saat muncul permasalahan, bisa diketahui asal dan usul aset maupun keberadaannya yang menandakan milik pemerintah.
"Kami siap mengawal tata kelola aset pemkot agar penataannya semakin baik dan terus mendapat opini WTP dari BPK. Selamat atas keberhasilan meraih predikat terbaik atas laporan keuangan itu," katanya.
Diketahui, laporan pengelolaan keuangan Pemkot Banjarbaru tahun anggaran 2019 kembali mendapat opini WTP dari BPK RI. Pencapaian itu merupakan yang kelima kalinya diraih berturut-turut sejak 2016.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020