Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, H Slamet Riyadi menyatakan, tenaga non PNS di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan menjadi incaran oknum penipu yang mengaku bisa membantu honorer menjadi PNS.
"Hampir setiap minggu ada guru atau bidan honorer yang mengadu ke BKD Kotabaru, telah ditelpon oleh orang yang mengaku Kepala atau Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan sedang melakukan pendataan honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," kata Slamet, di Kotabaru Senin.
Slamet mengemukakan, pihaknya sudah sering kali didatangi guru atau tenaga kesehatan yang sudah membayar sejumlah uang kepada oknum yang mengaku-ngaku "Kepala BKD" atau "Sekretaris BKD".
"Guru di Megasari/Sebelimbingan misalnya, mengaku sudah membayar uang sebesar Rp5 juta kepada oknum tersebut, untuk biaya administrasi dari yang diminta sebesar Rp15 juta," terangnya.
Oknum tersebut mengaku, lanjut Slamet, mengutip cerita korban, berkasnya sedang ditandatangani bupati, dan diperlukan dana tambahan sebesar Rp2 juta.
Untung, kata dia, sebelum mengirimkan uang Rp2 juta, guru honorer tersebut mendatangi Kantor BKD Kotabaru untuk mengklarifikasi, apa benar Kepala BKD memerlukan dana untuk biaya pendataan CPNS.
Setelah diberi penjelasan oleh BKD Kotabaru, korban baru sadar bahwa ia telah tertipu oleh oknum yang mengaku-ngaku "Kepala BKD Kotabaru".
Slamet mengaku mencoba untuk menghubungi nomer oknum tersebut, dan dari dialeg yang didengar bahwa oknum tersebut diduga bukanlah warga Kotabaru, melainkan warga dari Indonesia bagian Timur.
"Dilihat dari nomer HP dan dialegnya, oknum tersebut berasal dari daerah Indonesia bagian Timur," terangnya.
Agar tidak jatuh korban berikutnya, Slamet mengimbau Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar mengirimkan surat edaran ke Puskesmas-Puskesmas agar menjelaskan sampai saat ini belum ada pendataan tenaga honorer atau non PNS.
Karena banyak laporan dari daerah, pernah beberapa kali ada petugas yang menggunakan kendaraan plat merah, mengaku dari BKD dan sedang melakukan pendataan tenaga honorer.
"Petugas yang mengaku dari "BKD" tersebut meminta identitas honorer berikut nomer HP yang bisa dihubungi. Padahal BKD tidak pernah melakukan pendataan honorer ke daerah-daerah," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Hampir setiap minggu ada guru atau bidan honorer yang mengadu ke BKD Kotabaru, telah ditelpon oleh orang yang mengaku Kepala atau Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan sedang melakukan pendataan honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," kata Slamet, di Kotabaru Senin.
Slamet mengemukakan, pihaknya sudah sering kali didatangi guru atau tenaga kesehatan yang sudah membayar sejumlah uang kepada oknum yang mengaku-ngaku "Kepala BKD" atau "Sekretaris BKD".
"Guru di Megasari/Sebelimbingan misalnya, mengaku sudah membayar uang sebesar Rp5 juta kepada oknum tersebut, untuk biaya administrasi dari yang diminta sebesar Rp15 juta," terangnya.
Oknum tersebut mengaku, lanjut Slamet, mengutip cerita korban, berkasnya sedang ditandatangani bupati, dan diperlukan dana tambahan sebesar Rp2 juta.
Untung, kata dia, sebelum mengirimkan uang Rp2 juta, guru honorer tersebut mendatangi Kantor BKD Kotabaru untuk mengklarifikasi, apa benar Kepala BKD memerlukan dana untuk biaya pendataan CPNS.
Setelah diberi penjelasan oleh BKD Kotabaru, korban baru sadar bahwa ia telah tertipu oleh oknum yang mengaku-ngaku "Kepala BKD Kotabaru".
Slamet mengaku mencoba untuk menghubungi nomer oknum tersebut, dan dari dialeg yang didengar bahwa oknum tersebut diduga bukanlah warga Kotabaru, melainkan warga dari Indonesia bagian Timur.
"Dilihat dari nomer HP dan dialegnya, oknum tersebut berasal dari daerah Indonesia bagian Timur," terangnya.
Agar tidak jatuh korban berikutnya, Slamet mengimbau Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar mengirimkan surat edaran ke Puskesmas-Puskesmas agar menjelaskan sampai saat ini belum ada pendataan tenaga honorer atau non PNS.
Karena banyak laporan dari daerah, pernah beberapa kali ada petugas yang menggunakan kendaraan plat merah, mengaku dari BKD dan sedang melakukan pendataan tenaga honorer.
"Petugas yang mengaku dari "BKD" tersebut meminta identitas honorer berikut nomer HP yang bisa dihubungi. Padahal BKD tidak pernah melakukan pendataan honorer ke daerah-daerah," paparnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014