Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Panitia Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan membuat lima rekomendasi untuk mengatasi permasalahan nelayan di provinsi tersebut.
Rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel tersebut, mendapat persetujuan anggota DRPD dalam rapat paripurna internal mereka, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Kamis.
Lima rekomendasi Pansus DPRD Kalsel itu, agar pemerintah membantuk kelompok nelayan yang tidak memiliki kapal, alat tangkap dan sarana penunjang lainnya dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Membangunkan pabrik es, cold storage di sentra-sentra produksi ikan dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD provinsi, ujar Pansus bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu melalui juru bicaranya Ahmad Saal.
Rekomendasi lainnya, agar pemerintah daerah mengusulkan dan memfasilitasi berdirinya Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) di sentra-sentra nelayan ke BPH Migas di Jakarta.
Selain itu, memberikan bantuan perangkat pengolahan hasil tangkap untuk mendorong tumbuhnya "home industry" agar menambah penghasilan para nelayan, serta pengerukan sungai dan pantai guna mempermudah aksesibilitas dan bongkar muat hasil tangkapan.
Rekomendasi tersebut berdasarkan pada kondisi objektif, yaitu sektor perikanan dan kelautan seperti terlihat pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalsel hanya 0,8 atau terendah se-Indonesia.
Begitu pula jumlah nelayan di Kalsel yang tercatat 116.799 orang terdiri 49.142 yang beroperasi di laut, di antaranya 36.492 atau 74,26 persen termasuk kategori miskin.
Kemudian 67.657 orang nelayan yang beroperasi di wilayah perairan umum, 100 persen mereka itu kategori miskin.
Menurut Pansus bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin tersebut, seharusnya kondisi seperti itu tak perlu terjadi jika ada perhatian yang cukup pada sektor perikanan dan kelautan.
"Apalagi potensi perikanan dan keluatan kita cukup besar, tinggal bagaimana meningkatkan hasil tangkap serta memberdayakan nelayan agar mereka terlepas dari kemiskinan," ujar wakil rakyat tingkat provinsi tersebut.
Diungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya NTN Kalsel, antara lain sarana dan prasarana nelayan berupa kapal, alat tangkap serta sarana penunjang operasional lainnya tidak memadai, sehingga tidak mampu bersaing dengan nelayan dari provinsi lain.
Selain itu, sarana penunjang seperti pabrik es, cold storage masih terbatas, akibatknya kualitas produksi nelayan menurun, serta tidak tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sementara harga BBM ditingkat eceran tidak terjangkau para nelayan.
Kemudian tidak memiliki modal dan sangat sulit untuk mengakses permodalan, serta banyak muara sungai/pantai yang dangkal juga mempersulit akses untuk keluar masuk kepal para nelayan.
Rekomendasi DPRD Kalsel itu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah provinsi setempat tahun anggaran 2013, yang akan disampaikan pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut, yang dijadwalkan 24 April 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Panitia Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan membuat lima rekomendasi untuk mengatasi permasalahan nelayan di provinsi tersebut.
Rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel tersebut, mendapat persetujuan anggota DRPD dalam rapat paripurna internal mereka, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Kamis.
Lima rekomendasi Pansus DPRD Kalsel itu, agar pemerintah membantuk kelompok nelayan yang tidak memiliki kapal, alat tangkap dan sarana penunjang lainnya dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Membangunkan pabrik es, cold storage di sentra-sentra produksi ikan dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD provinsi, ujar Pansus bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu melalui juru bicaranya Ahmad Saal.
Rekomendasi lainnya, agar pemerintah daerah mengusulkan dan memfasilitasi berdirinya Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) di sentra-sentra nelayan ke BPH Migas di Jakarta.
Selain itu, memberikan bantuan perangkat pengolahan hasil tangkap untuk mendorong tumbuhnya "home industry" agar menambah penghasilan para nelayan, serta pengerukan sungai dan pantai guna mempermudah aksesibilitas dan bongkar muat hasil tangkapan.
Rekomendasi tersebut berdasarkan pada kondisi objektif, yaitu sektor perikanan dan kelautan seperti terlihat pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kalsel hanya 0,8 atau terendah se-Indonesia.
Begitu pula jumlah nelayan di Kalsel yang tercatat 116.799 orang terdiri 49.142 yang beroperasi di laut, di antaranya 36.492 atau 74,26 persen termasuk kategori miskin.
Kemudian 67.657 orang nelayan yang beroperasi di wilayah perairan umum, 100 persen mereka itu kategori miskin.
Menurut Pansus bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin tersebut, seharusnya kondisi seperti itu tak perlu terjadi jika ada perhatian yang cukup pada sektor perikanan dan kelautan.
"Apalagi potensi perikanan dan keluatan kita cukup besar, tinggal bagaimana meningkatkan hasil tangkap serta memberdayakan nelayan agar mereka terlepas dari kemiskinan," ujar wakil rakyat tingkat provinsi tersebut.
Diungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan terpuruknya NTN Kalsel, antara lain sarana dan prasarana nelayan berupa kapal, alat tangkap serta sarana penunjang operasional lainnya tidak memadai, sehingga tidak mampu bersaing dengan nelayan dari provinsi lain.
Selain itu, sarana penunjang seperti pabrik es, cold storage masih terbatas, akibatknya kualitas produksi nelayan menurun, serta tidak tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sementara harga BBM ditingkat eceran tidak terjangkau para nelayan.
Kemudian tidak memiliki modal dan sangat sulit untuk mengakses permodalan, serta banyak muara sungai/pantai yang dangkal juga mempersulit akses untuk keluar masuk kepal para nelayan.
Rekomendasi DPRD Kalsel itu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah provinsi setempat tahun anggaran 2013, yang akan disampaikan pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut, yang dijadwalkan 24 April 2014.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014