Oleh Imam Hanafi
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Mantan Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, dua periode 2000-2010 H Sjachrani Mataja, mendukung Serongga di daratan Kalimantan untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru, untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
"Persiapan untuk pemekaran itu, sudah kami siapkan sejak zaman pemerintahan saya," kata Sjachrani, Caleg Partai Gerindra dengan Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II, di Kotabaru, Sabtu.
Menurut mantan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bidang kehutanan PT. Inhutani II, Kalsel itu menuturkan, Serongga dan beberapa kecamatan yang saat ini masuk Kabupaten Kotabaru yang ada di daratan Kalimantan sudah selayaknya diberi kesempatan untuk otonomi mengatur dirinya sendiri.
Dengan membentuk kabupaten baru tersebut, percepatan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat dapat segra diwujudkan.
Namun demikian, lanjut Sjachrani, pemerintah daerah, provinsi dan pusat perlu menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarananya terlebih dahulu.
Yang tidak kalah pentingnya, tambah dia, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, amanah dan memiliki integritas tinggi perlu disiapkan, untuk mewujudkan cita-cita dimekarkannya Serongga dan sekitarnya.
Senada dengan Sjachrani, Caleg dari Partai Demokrat, HM Alamsyah, juga sangat mendukung agar Serongga dimekarkan, demi mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, H Muhammad Alamsyah, mengatakan, salah satu solusi yang perlu dilakukan pemerintah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merata, Kotabaru harus dimekarkan.
Kader Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 itu, menjelaskan, Kotabaru dengan luas wilayah mencapai 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan, yakni, 37.377,53 Km2, sangat kaya sumber daya alam. Karena itu sudah sangat layak untuk dimekarkan agar kesejahteraan dapat merata dinikmati masyarakatnya.
Karena, sebut dia, secara geografis Kabupaten Kotabaru adalah daerah yang terdiri dari kepulauan, yakni 110 pulau besar dan kecil, memang mengalami kendala teknis dalam pembangunan khususnya dalam memenuhi sektor infrastruktur.
Karena diketahui ibu kota kabupaten terpisah dengan daerah-daerah kecamatan, sehingga berkonsekuensi pada tingginya biaya.
"Contoh nyata Batulicin sebelum April 2003 masih menjadi kecamatan bagian dari Kotabaru, keberadaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain tergolong masih tertinggal," ujar Alamsyah yang juga mantan ketua DPRD Kotabaru periode 2005-2010.
Tetapi begitu dimekarkan menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, semua bisa melihat pesatnya pembangunan di sana. Bahkan bisa jadi Kotabaru sedikit tertinggal dari sisi keberadaan fasilitas publik seperti hotel kelas bintang.
Demikian halnya Kotabaru saat ini, daerah yang terdiri dari 21 kecamatan membawahi 202 desa/kelurahan yang kini penduduknya berjumlah sekitar 300.000 jiwa (295.623 jiwa sensus 2012-red) itu sudah sangat layak untuk dimekarkan, karena salah satu syarat utama berdirinya kabupaten harus mempunyai 100.000 jiwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Mantan Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, dua periode 2000-2010 H Sjachrani Mataja, mendukung Serongga di daratan Kalimantan untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru, untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
"Persiapan untuk pemekaran itu, sudah kami siapkan sejak zaman pemerintahan saya," kata Sjachrani, Caleg Partai Gerindra dengan Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II, di Kotabaru, Sabtu.
Menurut mantan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bidang kehutanan PT. Inhutani II, Kalsel itu menuturkan, Serongga dan beberapa kecamatan yang saat ini masuk Kabupaten Kotabaru yang ada di daratan Kalimantan sudah selayaknya diberi kesempatan untuk otonomi mengatur dirinya sendiri.
Dengan membentuk kabupaten baru tersebut, percepatan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat dapat segra diwujudkan.
Namun demikian, lanjut Sjachrani, pemerintah daerah, provinsi dan pusat perlu menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarananya terlebih dahulu.
Yang tidak kalah pentingnya, tambah dia, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, amanah dan memiliki integritas tinggi perlu disiapkan, untuk mewujudkan cita-cita dimekarkannya Serongga dan sekitarnya.
Senada dengan Sjachrani, Caleg dari Partai Demokrat, HM Alamsyah, juga sangat mendukung agar Serongga dimekarkan, demi mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, H Muhammad Alamsyah, mengatakan, salah satu solusi yang perlu dilakukan pemerintah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merata, Kotabaru harus dimekarkan.
Kader Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 itu, menjelaskan, Kotabaru dengan luas wilayah mencapai 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan, yakni, 37.377,53 Km2, sangat kaya sumber daya alam. Karena itu sudah sangat layak untuk dimekarkan agar kesejahteraan dapat merata dinikmati masyarakatnya.
Karena, sebut dia, secara geografis Kabupaten Kotabaru adalah daerah yang terdiri dari kepulauan, yakni 110 pulau besar dan kecil, memang mengalami kendala teknis dalam pembangunan khususnya dalam memenuhi sektor infrastruktur.
Karena diketahui ibu kota kabupaten terpisah dengan daerah-daerah kecamatan, sehingga berkonsekuensi pada tingginya biaya.
"Contoh nyata Batulicin sebelum April 2003 masih menjadi kecamatan bagian dari Kotabaru, keberadaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain tergolong masih tertinggal," ujar Alamsyah yang juga mantan ketua DPRD Kotabaru periode 2005-2010.
Tetapi begitu dimekarkan menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, semua bisa melihat pesatnya pembangunan di sana. Bahkan bisa jadi Kotabaru sedikit tertinggal dari sisi keberadaan fasilitas publik seperti hotel kelas bintang.
Demikian halnya Kotabaru saat ini, daerah yang terdiri dari 21 kecamatan membawahi 202 desa/kelurahan yang kini penduduknya berjumlah sekitar 300.000 jiwa (295.623 jiwa sensus 2012-red) itu sudah sangat layak untuk dimekarkan, karena salah satu syarat utama berdirinya kabupaten harus mempunyai 100.000 jiwa.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014