Oleh Imam Hanafi

Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Perusahaan tambang batu bara menjadi target Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotabaru, Kalimantan Selatan, untuk sosialisasi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya.


"Selama ini banyak kasus yang berhasil diungkap lokasinya berasal dari sekitar perusahaan tambang," kata Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kotabaru, Rudy Suryana, di Kotabaru, Selasa.

Menurut Rudy yang juga Wakil Bupati Kotabaru, untuk meminimalisir peredaran Narkoba di lokasi perusahaan tambang, BNK perlu menggiatkan sosialisasi secara periodik ke daerah-daerah yang dianggap "subur" bagi bandar Narkoba.

Selain daerah tambang yang menjadi target sosialisasi, dalam rangka memutus mata rantai peredaran Narkoba, BNK Kotabaru mempunyai beberapa program strategis.

Sosialisasi ke sekolah-sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan kelompok masyarakat, BNK juga terus melakukan terobosan-terobosan, seperti membentuk desa bebas Narkoba Sebelimbingan, Pulau Laut Utara.

Namun sayang, program percontohan (pilot projec) desa terbebas dari peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Narkoba), masih stagnan.

Warga Kotabaru Abu Bakar mengatakan, program desa percontohan desa bebas Narkoba di Sebelimbingan, Kotabaru tidak menunjukkan kegiatan yang signifikan.

Rudy mengakui, tidak bergeraknya program desa bebas Narkoba, karena BNK tahun ini tidak mendapatkan suport anggaran dari APBD Kotabaru.

"Kita akui desa percontohan bebas Narkoba masih stagnan, karena anggaran yang dibutuhkan BNK tidak masuk dalam APBD Kotabaru 2014," paparnya.

Ia berharap, Pemkab Kotabaru memasukkan anggaran untuk BNK pada APBD perubahan, mengingat peredaran Narkoba di Kotabaru sudah sangat memprihatinkan.

Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Kelumpang Selatan, Hartati, menuturkan, peredaran narkoba sudah menyebar hingga ke desa-desa dan pelosok di Kelumpang Selatan dan sekitarnya.

  Tati mengaku prihatin dan miris, terhadap kondisi peredaran narkoba saat ini, apalagi anak-anak sekolah sudah menjadi sasarannya. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah.   

Pewarta:

Editor : Asmuni Kadri


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014