Oleh Imam Hanafi
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, memprioritaskan empat bidang pembangunan, yakni, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan, guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat.
Ketua DPRD Kotabaru H Alpidri Supian Noor mengatakan hal itu dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kotabaru dengan tema "Percepatan Kinerja Pembangunan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Perekonomian untuk Kesejahteraan Masyarakat" di Kotabaru Senin.
"Empat sektor tersebut merupakan syarat vital tercapainya kesejahteraan masyarakat Kotabaru, hal itu berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan ke sejumlah daerah selama menyerap aspirasi masyarakat," katanya.
Bidang pendidikan, diketahui bersama di Kotabaru masih banyak sekolahan tidak layak begitu juga dengan ketersediaan tenaga pengajar dengan status PNS. "Dari enam kelas yang ada biasanya hanya dua guru PNS, sisanya tenaga honorer," kata Yayan sapaan kader Partai Golkar itu.
Bidang kesehatan, sambungnya, terbukti masih banyak warga di daerah-daerah yang mengeluhkan akan fasilitas untuk layanan kesehatan itu.
Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang mencakup pada tiga bidang utama yaitu perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan.
"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat di daerah-daerah, kebijakan sektor pertanian selama ini masih belum menyentuh pada kepentingan petani secara luas, tapi baru dinikmati oleh sekelompok tertentu, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh mereka,� ungkapnya.
Masih dari hasil kunjungannya di sejumlah warga di sejumlah daerah, yang perlu mendapatkan perhatian serius juga menyangkut jaminan keamanan bagi masyarakat.
Untuk itu para pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif dan terutama aparat keamanan dangat besar perannya dalam menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, peran semua pihak termasuk perusahaan yang ada di Kotabaru hendaknya berkontribusi nyata dalam peningkatan pembangunan di Bumi Saijaan ini melalui kewajiban pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Saya minta perusahaan transparan dalam menjalankan program CSR dengan memprioritaskan pada lingkungan sekitar operasional perusahaan mulai dari ring satu, dua, tiga dan bila perlu lebih luas lagi," harapnya.
Sementara dari pantauan, pelaksanaan Musrenbang kali ini berbeda dari kegiatan biasanya, karena selain dihadiri Bupati H Irhami Ridjani, Wakil Bupati H Rudy Suryana dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan hampir seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Kotabaru, juga tampak hadir perwakilan Bappenas, Pakar CSR dari Universitas Padjajaran dan perwakilan perusahaan, BUMN dan BUMD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kotabaru, (Antaranews.Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, memprioritaskan empat bidang pembangunan, yakni, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan, guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat.
Ketua DPRD Kotabaru H Alpidri Supian Noor mengatakan hal itu dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kotabaru dengan tema "Percepatan Kinerja Pembangunan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Perekonomian untuk Kesejahteraan Masyarakat" di Kotabaru Senin.
"Empat sektor tersebut merupakan syarat vital tercapainya kesejahteraan masyarakat Kotabaru, hal itu berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan ke sejumlah daerah selama menyerap aspirasi masyarakat," katanya.
Bidang pendidikan, diketahui bersama di Kotabaru masih banyak sekolahan tidak layak begitu juga dengan ketersediaan tenaga pengajar dengan status PNS. "Dari enam kelas yang ada biasanya hanya dua guru PNS, sisanya tenaga honorer," kata Yayan sapaan kader Partai Golkar itu.
Bidang kesehatan, sambungnya, terbukti masih banyak warga di daerah-daerah yang mengeluhkan akan fasilitas untuk layanan kesehatan itu.
Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang mencakup pada tiga bidang utama yaitu perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan.
"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat di daerah-daerah, kebijakan sektor pertanian selama ini masih belum menyentuh pada kepentingan petani secara luas, tapi baru dinikmati oleh sekelompok tertentu, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh mereka,� ungkapnya.
Masih dari hasil kunjungannya di sejumlah warga di sejumlah daerah, yang perlu mendapatkan perhatian serius juga menyangkut jaminan keamanan bagi masyarakat.
Untuk itu para pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif dan terutama aparat keamanan dangat besar perannya dalam menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, peran semua pihak termasuk perusahaan yang ada di Kotabaru hendaknya berkontribusi nyata dalam peningkatan pembangunan di Bumi Saijaan ini melalui kewajiban pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Saya minta perusahaan transparan dalam menjalankan program CSR dengan memprioritaskan pada lingkungan sekitar operasional perusahaan mulai dari ring satu, dua, tiga dan bila perlu lebih luas lagi," harapnya.
Sementara dari pantauan, pelaksanaan Musrenbang kali ini berbeda dari kegiatan biasanya, karena selain dihadiri Bupati H Irhami Ridjani, Wakil Bupati H Rudy Suryana dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan hampir seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Kotabaru, juga tampak hadir perwakilan Bappenas, Pakar CSR dari Universitas Padjajaran dan perwakilan perusahaan, BUMN dan BUMD.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014