Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan, HM Sofwat Hadi menyatakan persetujuannya jika anggota DPD mewakili kesultanan seperti yang pernah diusulkan pihak kesultanan.
"Saya setuju saja anggota DPD berasal dari kesultanan, tetapi kesultanan yang masih hidup atau ekses," kata Sofwat Hadi ketika berbincang dengan wartawan di Banjarmasin, Sabtu.
Hal tersebut diutarakan Sofwat Hadi yang sudah dua periode menjadi anggota DPD tersebut menanggapi pernyataan wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro yang mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan mereka agar DPD diwakili para raja dan sultan yang ada di Nusantara.
"Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan," kata Harry Gondo Prawiro saat berada di Martapura,Kabupaten Banjar Kalsel, Senin (18/11) lalu menghadiri Milad Kesultanan Banjar.
Menurut Sofwat Hadi yang juga dikenal sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD tersebut hanya saja wakil kesultanan di DPD tersebut cukup seorang anggota dari empat anggota DPD tiap provinsi.
Dijelaskannya, setiap provinsi tersebut ketentuannya kan ada empat orang anggota DPD yang dipilih oleh rakyat, tetapi jika ada keinginan kesultanan seperti itu maka seorang dari empat orang itu bisa diwakili dari kesultanan atau kerajaan.
Tiga orang lagi, seorang lagi harus mewakili dari pemerintahan di provinsi itu atau DPD wakil dari gubernur agar bila ada kepentingan pemerintahan provinsi bisa diperjuangkan oleh wakilnya itu.
Dengan demikian maka tinggal dua orang lagi yang harus dipilih oleh rakyat, kata Sofwat Hadi yang kini kembali mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPD tersebut.
Untuk mewujudkan tersebut tentu ada ketentuan yang harus dirubah yakni undang-undang mengenai MPR-RI, DPR-RI, dan DPRD, tambahnya.
Berdasarkan catatan keinginan para sultan tersebut sudah lama disampaikan ke pemerintahan dalam hal ini presiden dan DPR RI, sebab menurut kesultanan mereka lebih tahu kondisi rakyat di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan, HM Sofwat Hadi menyatakan persetujuannya jika anggota DPD mewakili kesultanan seperti yang pernah diusulkan pihak kesultanan.
"Saya setuju saja anggota DPD berasal dari kesultanan, tetapi kesultanan yang masih hidup atau ekses," kata Sofwat Hadi ketika berbincang dengan wartawan di Banjarmasin, Sabtu.
Hal tersebut diutarakan Sofwat Hadi yang sudah dua periode menjadi anggota DPD tersebut menanggapi pernyataan wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro yang mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan mereka agar DPD diwakili para raja dan sultan yang ada di Nusantara.
"Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan," kata Harry Gondo Prawiro saat berada di Martapura,Kabupaten Banjar Kalsel, Senin (18/11) lalu menghadiri Milad Kesultanan Banjar.
Menurut Sofwat Hadi yang juga dikenal sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD tersebut hanya saja wakil kesultanan di DPD tersebut cukup seorang anggota dari empat anggota DPD tiap provinsi.
Dijelaskannya, setiap provinsi tersebut ketentuannya kan ada empat orang anggota DPD yang dipilih oleh rakyat, tetapi jika ada keinginan kesultanan seperti itu maka seorang dari empat orang itu bisa diwakili dari kesultanan atau kerajaan.
Tiga orang lagi, seorang lagi harus mewakili dari pemerintahan di provinsi itu atau DPD wakil dari gubernur agar bila ada kepentingan pemerintahan provinsi bisa diperjuangkan oleh wakilnya itu.
Dengan demikian maka tinggal dua orang lagi yang harus dipilih oleh rakyat, kata Sofwat Hadi yang kini kembali mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPD tersebut.
Untuk mewujudkan tersebut tentu ada ketentuan yang harus dirubah yakni undang-undang mengenai MPR-RI, DPR-RI, dan DPRD, tambahnya.
Berdasarkan catatan keinginan para sultan tersebut sudah lama disampaikan ke pemerintahan dalam hal ini presiden dan DPR RI, sebab menurut kesultanan mereka lebih tahu kondisi rakyat di daerah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013