Oleh Imam Hanafi
"Karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada partai politik untuk bantuan 2012 belum kami terima," kata kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kotabaru, H Syamsul Bahri, di Kotabaru, Selasa.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan, dan Dinas Pekerjaan Umum itu, menjelaskan, BPK sudah melakukan audit kepada pengurus parpol, tetapi hasilnya masih di Asisten III Setda Kotabaru.
"Kami sudah meminta staf untuk meminta kopy hasil audit BPK itu, dan selama ini belum ada partai politik yang mengajukan permintaan untuk pencairan," ujar Syamsul, dengan tidak menyebutkan nilai bantuan secara rinci.
Terkecuali Partai Demokrat, dan satu partai lain yang hingga saat berkas partai tersebut juga belum diserahkan ke meja saya, tambahnya.
Apabila partai politik tidak segera mengambil dan menyerahkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP), ada kemungkinan dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.
Ia berharap, pengurus parpol bisa proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Hingga saat ini belum ada satu partai pun yang mengambil dana bantuan parpol, menurut kegunaanya, 60 persen dana tersebut diperuntukkan meningkatkan pendidikan politik, dan 40 persen untuk adminitrasi dan operasional serta keperluan partai.
Sebelumnya, Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, meminta agar partai politik segera melengkapi persyaratan untuk pencairan dana bantuan parpol untuk pembinaan.
"Saya tidak ingin pengurus partai mempertanyakan kenapa dana belum segera dicairkan, padahal dana siap dicairkan tinggal parpol melengkapi syaratanya saja," ujarnya.
Ketua DPRD Kotabaru H Alpidri Supian Noor, kader Partai Golkar mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah dana bantuan kepada pengurus DPD.
 Kader Partai PAN H Genta Kusan, menambahkan, pihaknya masih melakukan perbaikan untuk laporan pertanggungjawaban Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, belum bisa mencairkan dana bantuan untuk pembinaan partai politik untuk anggaran 2013.
"Karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada partai politik untuk bantuan 2012 belum kami terima," kata kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kotabaru, H Syamsul Bahri, di Kotabaru, Selasa.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan, dan Dinas Pekerjaan Umum itu, menjelaskan, BPK sudah melakukan audit kepada pengurus parpol, tetapi hasilnya masih di Asisten III Setda Kotabaru.
"Kami sudah meminta staf untuk meminta kopy hasil audit BPK itu, dan selama ini belum ada partai politik yang mengajukan permintaan untuk pencairan," ujar Syamsul, dengan tidak menyebutkan nilai bantuan secara rinci.
Terkecuali Partai Demokrat, dan satu partai lain yang hingga saat berkas partai tersebut juga belum diserahkan ke meja saya, tambahnya.
Apabila partai politik tidak segera mengambil dan menyerahkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP), ada kemungkinan dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.
Ia berharap, pengurus parpol bisa proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Hingga saat ini belum ada satu partai pun yang mengambil dana bantuan parpol, menurut kegunaanya, 60 persen dana tersebut diperuntukkan meningkatkan pendidikan politik, dan 40 persen untuk adminitrasi dan operasional serta keperluan partai.
Sebelumnya, Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, meminta agar partai politik segera melengkapi persyaratan untuk pencairan dana bantuan parpol untuk pembinaan.
"Saya tidak ingin pengurus partai mempertanyakan kenapa dana belum segera dicairkan, padahal dana siap dicairkan tinggal parpol melengkapi syaratanya saja," ujarnya.
Ketua DPRD Kotabaru H Alpidri Supian Noor, kader Partai Golkar mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah dana bantuan kepada pengurus DPD.
 Kader Partai PAN H Genta Kusan, menambahkan, pihaknya masih melakukan perbaikan untuk laporan pertanggungjawaban Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013