Rombongan anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI membatalkan pertemuan dalam rangka pengawasan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas yang sudah dibuka di perkantoran Pemprov Kalsel.
Alasan pembatalan karena pertemuan tidak dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan maupun Sekdaprov Abdul Haris tetapi diwakilkan kepada Asisten III Adi Santoso.
Pembatalan kunjungan kerja spesipik itu terjadi tak lama setelah Ketua Tim Nihayatul Wafiroh membuka rapat di ruang H Maksid lantai III Perkantoran Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis sekitar pukul 09.30 Wita.
"Interupsi pimpinan, kami ingin ada penjelasan kenapa sampai gubernur atau wagub tidak hadir dipertemuan ini. Minimal sekda yang harusnya hadir," ucap Abidin Fikri anggota komisi IX dari fraksi PDIP.
Ditekankan, sesuai UU MD3 maka pertemuan dengan anggota DPR RI harus dihadiri kepala daerah setingkat gubernur atau wakil gubernur, paling tidak diwakilkan kepada sekretaris daerah yang dikunjungi.
Ditambahkan anggota komisi IX lain Ribka Ciptaning, persoalan yang akan dibahas memerlukan pengambilan keputusan sehingga harus dihadiri kepala daerah atau wakil kepala daerah agar hasil pertemuan jelas.
"Kami datang kesini untuk membantu daerah, bukan menyusahkan. Tetapi jika kehadiran kami tidak dianggap penting dan diwakilkan, yaa sudah dibatalkan saja pertemuan ini," tegas politisi PDIP itu.
Selanjutnya, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh memberikan waktu kepada Asisten III Adi Santoso menjelaskan ketidakhadiran pimpinannya justru berbuah pembatalan pertemuan.
"Mohon maaf kami menyampaikan gubernur tidak bisa hadir karena ada rakor penyambutan presiden pada Hari Pers Nasional, wakil gubernur tugas keluar daerah dan Sekda masih acara bersih-bersih terkait HPN," sebutnya.
Sontak, penjelasan Adi dipotong anggota DPR lainnya yang meminta pimpinan menghentikan rapat karena merasa alasan yang disampaikan tidak bisa diterima dan disikapi oleh pimpinan menghentikan rapat itu.
Ketua tim komisi IX Nihayatul kecewa dan menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah maupun wakil sehingga pertemuan tidak bisa dilanjutkan untuk membahas permasalahan yang cukup krusial bagi daerah setempat.
"Kejadian seperti ini bukan hanya disini saja, tetapi juga di Sumut dan Papua, karena tidak ada kepala daerah yang hadir, pertemuan dibatalkan. Itu dilakukan karena ada kebijakan yang diambil sebagai keputusan," kata dia.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie memohon maaf atas kejadian yang tidak mengenakan bagi rombongan anggota komisi IX DPR RI sehingga membatalkan rapat masalah jaminan sosial tersebut.
"Kami menyampaikan permohonan maaf dan ketidakhadiran gubernur karena mengikuti rakor di Banjarmasin dengan Pangdam terkait penyambutan presiden dan wakil gubernur tengah bertugas keluar daerah," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya juga tengah memimpin rakorwil pengamanan kedatangan presiden sehingga tidak bisa hadir, dan diutuslah Asisten III menyambut kedatangan komisi yang membidangi
"Kami akan menegur anak buah yang salah menyampaikan informasi dan sama sekali tidak berniat melecehkan anggota DPR, tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa langsung hadir dalam pertemuan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Alasan pembatalan karena pertemuan tidak dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan maupun Sekdaprov Abdul Haris tetapi diwakilkan kepada Asisten III Adi Santoso.
Pembatalan kunjungan kerja spesipik itu terjadi tak lama setelah Ketua Tim Nihayatul Wafiroh membuka rapat di ruang H Maksid lantai III Perkantoran Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis sekitar pukul 09.30 Wita.
"Interupsi pimpinan, kami ingin ada penjelasan kenapa sampai gubernur atau wagub tidak hadir dipertemuan ini. Minimal sekda yang harusnya hadir," ucap Abidin Fikri anggota komisi IX dari fraksi PDIP.
Ditekankan, sesuai UU MD3 maka pertemuan dengan anggota DPR RI harus dihadiri kepala daerah setingkat gubernur atau wakil gubernur, paling tidak diwakilkan kepada sekretaris daerah yang dikunjungi.
Ditambahkan anggota komisi IX lain Ribka Ciptaning, persoalan yang akan dibahas memerlukan pengambilan keputusan sehingga harus dihadiri kepala daerah atau wakil kepala daerah agar hasil pertemuan jelas.
"Kami datang kesini untuk membantu daerah, bukan menyusahkan. Tetapi jika kehadiran kami tidak dianggap penting dan diwakilkan, yaa sudah dibatalkan saja pertemuan ini," tegas politisi PDIP itu.
Selanjutnya, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh memberikan waktu kepada Asisten III Adi Santoso menjelaskan ketidakhadiran pimpinannya justru berbuah pembatalan pertemuan.
"Mohon maaf kami menyampaikan gubernur tidak bisa hadir karena ada rakor penyambutan presiden pada Hari Pers Nasional, wakil gubernur tugas keluar daerah dan Sekda masih acara bersih-bersih terkait HPN," sebutnya.
Sontak, penjelasan Adi dipotong anggota DPR lainnya yang meminta pimpinan menghentikan rapat karena merasa alasan yang disampaikan tidak bisa diterima dan disikapi oleh pimpinan menghentikan rapat itu.
Ketua tim komisi IX Nihayatul kecewa dan menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah maupun wakil sehingga pertemuan tidak bisa dilanjutkan untuk membahas permasalahan yang cukup krusial bagi daerah setempat.
"Kejadian seperti ini bukan hanya disini saja, tetapi juga di Sumut dan Papua, karena tidak ada kepala daerah yang hadir, pertemuan dibatalkan. Itu dilakukan karena ada kebijakan yang diambil sebagai keputusan," kata dia.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie memohon maaf atas kejadian yang tidak mengenakan bagi rombongan anggota komisi IX DPR RI sehingga membatalkan rapat masalah jaminan sosial tersebut.
"Kami menyampaikan permohonan maaf dan ketidakhadiran gubernur karena mengikuti rakor di Banjarmasin dengan Pangdam terkait penyambutan presiden dan wakil gubernur tengah bertugas keluar daerah," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya juga tengah memimpin rakorwil pengamanan kedatangan presiden sehingga tidak bisa hadir, dan diutuslah Asisten III menyambut kedatangan komisi yang membidangi
"Kami akan menegur anak buah yang salah menyampaikan informasi dan sama sekali tidak berniat melecehkan anggota DPR, tetapi karena kesibukan sehingga tidak bisa langsung hadir dalam pertemuan," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020