Oleh Ulul Maskuriah
Menurut Syarif pada sosialisasi indeks demokrasi Indonesia atau IDI di Banjarmasin Selasa, pemerintah daerah dinilai ikut campur tangan urusan keagamaan atau kekebasan beragama masyarakat setempat.
Intervensi pemerintah daerah tersebut, kata dia, dilihat dari beberapa peraturan daerah (Perda) yang justru mengurangi kebebasan berkeyakinan masyarakat, padahal masalah keyakinan ini harus dilakukan dengan sukarela tanpa unsur paksaan pihak tertentu atau pemerintah.
"Pemerintah daerah terlalu banyak mengatur agama," katanya.
Hal tersebut, kata dia, membuat penilaian terhadap IDI Kalsel berkurang yaitu mendapat skor 70.94 atau masuk kategori sedang.
Syarif mengungkapkan, penyusunan IDI bertujuan mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi.
Pengukuran tersebut untuk mengetahui perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, dan bertujuan memperoleh gambaran tentang tingkat dan perkembangan demokrasi antarprovinsi.
"Secara nasional, indeks demokrasi ditetapkan 65,48 dan sampai sekarang tidak ada provinsi yang mendapat nilai demokrasi baik," katanya.
Kondisi yang terjadi di Kalsel, kata Syarif, tidak jauh berbeda dengan nasional, yakni terjadi penurunan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, dan yang nilainya cukup baik hanya pada aspek institusi demokrasi.
Kenaikan nilai aspek institusi demokrasi tersebut, kata Syarif, didukung kondisi di tanah air yang mendekati pemilihan umum, di mana masing-masing partai politik lebih aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk mencari dukungan. "Sehingga kenaikan demokrasi tersebut dikhawatirkan hanya sementara, karena setelah pemilu, bisa terjadi penurunan aktivitas," kata Syarif.
Di tingkat pusat, pemerintah juga berupaya menggenjot kinerja untuk memperbaiki indeks demokrasi di masa mendatang.
IDI yang diluncurkan Desember 2012 mencatat terjadinya penurunan yaitu pada 2009 sebesar 67,30, pada 2010 tercatat 63,17 sedangkan target pemerintah IDI nantinya bisa mencapai 73 pada 2014.
Diharapkan perbaikan indeks demokrasi tersebut di antaranya pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang lebih tinggi dibandingkan 2009 yang sebesar 70-72 persen Selain juga keamanan yang semakin kondusif dan kelembagaan politik yang membaik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia Syarif Hidayat menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ikut mengintervensi hak politik dan kebebasan sipil bila dilihat dari beberapa peraturan daerah yang mencampuri urusan individu.
Menurut Syarif pada sosialisasi indeks demokrasi Indonesia atau IDI di Banjarmasin Selasa, pemerintah daerah dinilai ikut campur tangan urusan keagamaan atau kekebasan beragama masyarakat setempat.
Intervensi pemerintah daerah tersebut, kata dia, dilihat dari beberapa peraturan daerah (Perda) yang justru mengurangi kebebasan berkeyakinan masyarakat, padahal masalah keyakinan ini harus dilakukan dengan sukarela tanpa unsur paksaan pihak tertentu atau pemerintah.
"Pemerintah daerah terlalu banyak mengatur agama," katanya.
Hal tersebut, kata dia, membuat penilaian terhadap IDI Kalsel berkurang yaitu mendapat skor 70.94 atau masuk kategori sedang.
Syarif mengungkapkan, penyusunan IDI bertujuan mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi.
Pengukuran tersebut untuk mengetahui perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, dan bertujuan memperoleh gambaran tentang tingkat dan perkembangan demokrasi antarprovinsi.
"Secara nasional, indeks demokrasi ditetapkan 65,48 dan sampai sekarang tidak ada provinsi yang mendapat nilai demokrasi baik," katanya.
Kondisi yang terjadi di Kalsel, kata Syarif, tidak jauh berbeda dengan nasional, yakni terjadi penurunan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, dan yang nilainya cukup baik hanya pada aspek institusi demokrasi.
Kenaikan nilai aspek institusi demokrasi tersebut, kata Syarif, didukung kondisi di tanah air yang mendekati pemilihan umum, di mana masing-masing partai politik lebih aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk mencari dukungan. "Sehingga kenaikan demokrasi tersebut dikhawatirkan hanya sementara, karena setelah pemilu, bisa terjadi penurunan aktivitas," kata Syarif.
Di tingkat pusat, pemerintah juga berupaya menggenjot kinerja untuk memperbaiki indeks demokrasi di masa mendatang.
IDI yang diluncurkan Desember 2012 mencatat terjadinya penurunan yaitu pada 2009 sebesar 67,30, pada 2010 tercatat 63,17 sedangkan target pemerintah IDI nantinya bisa mencapai 73 pada 2014.
Diharapkan perbaikan indeks demokrasi tersebut di antaranya pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang lebih tinggi dibandingkan 2009 yang sebesar 70-72 persen Selain juga keamanan yang semakin kondusif dan kelembagaan politik yang membaik
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013