Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tertinggi dibanding daerah lain di Kalimantan Selatan yang disebabkan karena tingginya angka pernikahan usia dini.
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid HK, di Amuntai Kamis mengungkapkan, selain angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk di daerah yang dia pimpin juga cukup tinggi yaitu mencapai 2 ribu orang per tahun.
"AKI dan AKB Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tertinggi di Kalimantan Selatan dalam dua tahun terakhir," katanya.
Mengantisipasi hal tersebut, tambah Wahid, pemerintah daerah akan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) yang kemungkinan rampung akhir tahun ini.
Menurut Wahid, pembentukan BKKBD merupakan hal yang sangat urgen mengingat jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten HSU cukup tinggi berkisar 2000 jiwa per tahun, dan juga tingginya AKB disebabkan banyaknya pernikahan di usia dini.
Wahid berpendapat masalah KB sebenarnya bukan hanya sekedar mengaturjarak kelahiran atau mengontrol laju pertumbuhan, namun lebih dari itu masalah KB sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas keluarga.
"KB juga berfungsi untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, keseimbangan gizi, ekonomi keluarga dan pengurangan angka kematian pada ibu yang melahirkan," katanya.
Bupati yakin dengan terbentuknya BKKBD nantinya masalah kependudukan dan KB di daerah dapat teratasi dan terurusi dengan lebih baik dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.
"Jika Pemda mampu membantu mewujudkan keluarga berkualitas melalui KB, maka akan terwujud masyarakat berkualitas," katanya.
Wahid menambahkan jika BKKBD di Kabupaten HSU jadi terbentuk maka ini akan menjadi BKKBD yang ke 13 se-Indonesia atau yang pertama terbentuk di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan terbentukannya BKKBD ini maka SDM penyuluh harus ditambahagar sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten HSU yang berjumlah 219Desa/Kelurahan dengan menyediakan formasi penyuluh pada setiap rekrutmenCPNS nantinya.
"Setelah Idul Adha saya serahkan draf pembentukan SOTK yangbaru ini ke DPRD agar segera dibahas dan disahkan Perdanya sehingga sebelum berakhir tahun 2013 ini BKKBD HSU sudah terbentuk," katanya.
Wahid optimistis dalam pembentukan BKKBD HSU tidak akan ada kendala pasalnya antara DPRD dan eksekutif karana sudah ada sinergitas untuk membentuk SOTK baru ini.
"Pembentukan BKKBD merupakan amanat undang-undang yang mengharuskan Kabupaten/Kota untuk membentuk BKKBD, dan pada dasarnya pembentukan BKKBD adalahbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD HSU Sotoyo Sandi yang juga ikut menjadi narasumber menegaskan akan mendukung sepenuhnya rencana pembentukan BKKBD di Kabupaten HSU.
Dengan demikian, kata Sutoyo diharapkan Pemda segera menyerahkan draf pembentukan BKKBD sehingga bisa dengan cepat untuk dibahas di DPRD HSU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid HK, di Amuntai Kamis mengungkapkan, selain angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk di daerah yang dia pimpin juga cukup tinggi yaitu mencapai 2 ribu orang per tahun.
"AKI dan AKB Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tertinggi di Kalimantan Selatan dalam dua tahun terakhir," katanya.
Mengantisipasi hal tersebut, tambah Wahid, pemerintah daerah akan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) yang kemungkinan rampung akhir tahun ini.
Menurut Wahid, pembentukan BKKBD merupakan hal yang sangat urgen mengingat jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten HSU cukup tinggi berkisar 2000 jiwa per tahun, dan juga tingginya AKB disebabkan banyaknya pernikahan di usia dini.
Wahid berpendapat masalah KB sebenarnya bukan hanya sekedar mengaturjarak kelahiran atau mengontrol laju pertumbuhan, namun lebih dari itu masalah KB sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas keluarga.
"KB juga berfungsi untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, keseimbangan gizi, ekonomi keluarga dan pengurangan angka kematian pada ibu yang melahirkan," katanya.
Bupati yakin dengan terbentuknya BKKBD nantinya masalah kependudukan dan KB di daerah dapat teratasi dan terurusi dengan lebih baik dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.
"Jika Pemda mampu membantu mewujudkan keluarga berkualitas melalui KB, maka akan terwujud masyarakat berkualitas," katanya.
Wahid menambahkan jika BKKBD di Kabupaten HSU jadi terbentuk maka ini akan menjadi BKKBD yang ke 13 se-Indonesia atau yang pertama terbentuk di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan terbentukannya BKKBD ini maka SDM penyuluh harus ditambahagar sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten HSU yang berjumlah 219Desa/Kelurahan dengan menyediakan formasi penyuluh pada setiap rekrutmenCPNS nantinya.
"Setelah Idul Adha saya serahkan draf pembentukan SOTK yangbaru ini ke DPRD agar segera dibahas dan disahkan Perdanya sehingga sebelum berakhir tahun 2013 ini BKKBD HSU sudah terbentuk," katanya.
Wahid optimistis dalam pembentukan BKKBD HSU tidak akan ada kendala pasalnya antara DPRD dan eksekutif karana sudah ada sinergitas untuk membentuk SOTK baru ini.
"Pembentukan BKKBD merupakan amanat undang-undang yang mengharuskan Kabupaten/Kota untuk membentuk BKKBD, dan pada dasarnya pembentukan BKKBD adalahbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD HSU Sotoyo Sandi yang juga ikut menjadi narasumber menegaskan akan mendukung sepenuhnya rencana pembentukan BKKBD di Kabupaten HSU.
Dengan demikian, kata Sutoyo diharapkan Pemda segera menyerahkan draf pembentukan BKKBD sehingga bisa dengan cepat untuk dibahas di DPRD HSU.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013