Oleh Rusmanadi
Dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD setempat, Ahmad Syarmada di Amuntai, ibukota HSU, Selasa, masyarakat hendaknya mampu bersikap bijak menyikapi perkembangan saat ini dan menjaga suasana tetap kondusif.
"Bila ada hal yang ingin disampaikan baik itu pendapat atau aspirasi terkait masalah sawit, sampaikan melalui forum resmi dan sesuai prosedur, jangan bertindak gegabah," katanya.
Sebelumnya, pemerintah daerah setempat berencana membuka areal perkebunan kelapa sawit, meliputi wilayah Kecamatan Paminggir, Danau Panggang dan Babirik.
Atas rencana tersebut, sejumlah warga Kecamatan Paminggir yang didukung fraksi di DPRD setempat menyatakan menolak dan meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali serta menarik izin prinsif yang telah dikeluarkan.
Menurutnya, sampai kata sepakat antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat belum tercapai, sangat mungkin akan ada pihak tak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan situasi dengan memancing di air keruh.
"Masyarakat harus mampu memilah dan menyikapi dengan bijak segala isu yang berkembang agar tidak mengganggu stabilitas dan keamanan yang saat ini kondusif," ujarnya.
Masyarakat setempat khawatir bila areal perkebunan kelapa sawit di buka di kawasan rawa akan berdampak pada rusaknya ekosistem dan hilangnya mata pencaharian.
Sementara, pemerintah daerah setempat beralasan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beda pendapat dan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, tambahnya, adalah hal yang wajar sehingga harus disikapi dengan kepala dingin dan bijak.
"Masing-masing punya alasan dan argumen. Namun hal tersebut bukan berarti harus sama-sama ngotot dan memaksakan kehendaknya saja tetapi diupayakan jalan keluar yang terbaik," tambahnya.
Atas kondisi saat ini yang rentan memicu munculnya konflik sosial di masyarakat, DPRD setempat telah merencanakan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Jakarta terkait dampak pembukaan areal perkebunan kelapa sawit.
Dalam waktu dekat, telah dijadwalkan kunjungan DPRD setempat ke Kementriaan Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan RI agar masalah dampak sawit menjadi jelas.
Diharapkan, masyarakat dapat bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi konflik hingga ditemukan jalan keluar dan kepastian sikap dari DPRD setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Amuntai, Kalsel, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang dan jangan terpancing isu tak jelas terkait rencana pemerintah daerah membuka areal perkebunan kelapa sawit.
Dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD setempat, Ahmad Syarmada di Amuntai, ibukota HSU, Selasa, masyarakat hendaknya mampu bersikap bijak menyikapi perkembangan saat ini dan menjaga suasana tetap kondusif.
"Bila ada hal yang ingin disampaikan baik itu pendapat atau aspirasi terkait masalah sawit, sampaikan melalui forum resmi dan sesuai prosedur, jangan bertindak gegabah," katanya.
Sebelumnya, pemerintah daerah setempat berencana membuka areal perkebunan kelapa sawit, meliputi wilayah Kecamatan Paminggir, Danau Panggang dan Babirik.
Atas rencana tersebut, sejumlah warga Kecamatan Paminggir yang didukung fraksi di DPRD setempat menyatakan menolak dan meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali serta menarik izin prinsif yang telah dikeluarkan.
Menurutnya, sampai kata sepakat antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat belum tercapai, sangat mungkin akan ada pihak tak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan situasi dengan memancing di air keruh.
"Masyarakat harus mampu memilah dan menyikapi dengan bijak segala isu yang berkembang agar tidak mengganggu stabilitas dan keamanan yang saat ini kondusif," ujarnya.
Masyarakat setempat khawatir bila areal perkebunan kelapa sawit di buka di kawasan rawa akan berdampak pada rusaknya ekosistem dan hilangnya mata pencaharian.
Sementara, pemerintah daerah setempat beralasan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beda pendapat dan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, tambahnya, adalah hal yang wajar sehingga harus disikapi dengan kepala dingin dan bijak.
"Masing-masing punya alasan dan argumen. Namun hal tersebut bukan berarti harus sama-sama ngotot dan memaksakan kehendaknya saja tetapi diupayakan jalan keluar yang terbaik," tambahnya.
Atas kondisi saat ini yang rentan memicu munculnya konflik sosial di masyarakat, DPRD setempat telah merencanakan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Jakarta terkait dampak pembukaan areal perkebunan kelapa sawit.
Dalam waktu dekat, telah dijadwalkan kunjungan DPRD setempat ke Kementriaan Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan RI agar masalah dampak sawit menjadi jelas.
Diharapkan, masyarakat dapat bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi konflik hingga ditemukan jalan keluar dan kepastian sikap dari DPRD setempat.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013