Oleh Herlina L
Alokasi dana untuk Pilkada Tabalong yang dijadwalkan 27 Nopember 2013 sebesar Rp11,6 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp2,6 miliar dan tahap kedua pada Agustus akan dicairkan sekitar Rp4 miliar..
Sementara itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi jadwal tahapan Pilkada yang rencananya dilaksanakan 27 Nopember, bupati maupun peserta rapat lainnya harus punya dasar hukum yang jelas untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
Seperti dilontarkan Kapolres Tabalong, AKBP Didik Sudaryanto, jadwal Pilkada meski dijadwal ulang mengingat jadwal pemilihan putaran kedua belum punya dasar hukum yang jelas.
Hal senada juga disampaikan ketua DPRD setempat Darwin Awi, soal penundaan jadwal pemilu bupati dan wakil Bupati Tabalong dari 30 Oktober menjadi 27 Nopember 2013 belum mendapat persetujuan gubernur.
Dari KPU propinsi Kalsel, Haeransyah mengatakan dalam penetapan jadwal tahapan pemilu bupati dan wakil bupati dapat memperhatikan aspek yuridis, politis, dan teknis mengingat pelaksanaan Pilkada bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
"Tahapan pemilu yang berkaitan dengan KPU jadwalnya bisa ditarik ulur seperti kegiatan verifikasi namun jika menyangkut hak calon bupati untuk melengkapi persyaratan tidak bisa dipangkas dan kami berharap tahapan pilkada Tabalong bisa memenuhi perundang-undangan yang berlaku," jelas Haeransyah.
Ketua KPU Tabalong, Fahriansyah menyatakan akan melakukan rapat kembali untuk memastikan jadwal pelaksanaan pilkada baik putaran pertama dan kedua menyusul adanya masukan agar pemilihan tahap kedua bisa dilaksanakan akhir 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Tanjung, (Antaranews.Kalsel) - Bupati Tabalong Kalimantan Selatan Rachman Ramsyi, menyatakan dana untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2013 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah siap.
Hal tersebut disampaikan bupati dalam rapat koordinasi dan evaluasi penetapan jadwal tahapan Pilkada Tabalong, di aula Penghulu Rasyid, Kota Tanjung ibukota Tabalong, Selasa.
"Untuk pelaksanaan Pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati satu putaran dananya sudah siap, jika terjadi pemilihan dua putaran maka bulan ini akan kita lakukan APBD perubahan," jelas Rachman saat memimpin rapat.
Alokasi dana untuk Pilkada Tabalong yang dijadwalkan 27 Nopember 2013 sebesar Rp11,6 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp2,6 miliar dan tahap kedua pada Agustus akan dicairkan sekitar Rp4 miliar..
Sementara itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi jadwal tahapan Pilkada yang rencananya dilaksanakan 27 Nopember, bupati maupun peserta rapat lainnya harus punya dasar hukum yang jelas untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
Seperti dilontarkan Kapolres Tabalong, AKBP Didik Sudaryanto, jadwal Pilkada meski dijadwal ulang mengingat jadwal pemilihan putaran kedua belum punya dasar hukum yang jelas.
Hal senada juga disampaikan ketua DPRD setempat Darwin Awi, soal penundaan jadwal pemilu bupati dan wakil Bupati Tabalong dari 30 Oktober menjadi 27 Nopember 2013 belum mendapat persetujuan gubernur.
Dari KPU propinsi Kalsel, Haeransyah mengatakan dalam penetapan jadwal tahapan pemilu bupati dan wakil bupati dapat memperhatikan aspek yuridis, politis, dan teknis mengingat pelaksanaan Pilkada bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
"Tahapan pemilu yang berkaitan dengan KPU jadwalnya bisa ditarik ulur seperti kegiatan verifikasi namun jika menyangkut hak calon bupati untuk melengkapi persyaratan tidak bisa dipangkas dan kami berharap tahapan pilkada Tabalong bisa memenuhi perundang-undangan yang berlaku," jelas Haeransyah.
Ketua KPU Tabalong, Fahriansyah menyatakan akan melakukan rapat kembali untuk memastikan jadwal pelaksanaan pilkada baik putaran pertama dan kedua menyusul adanya masukan agar pemilihan tahap kedua bisa dilaksanakan akhir 2013.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013