Pegiat Lingkungan dan Sosial Berry Nahdian Furqan mengatakan perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas daerah sehingga tidak kalah bersaing dengan SDM dari Jawa maupun luar daerah.
Hal itu disampaikan Berry menanggapi penetapan Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu Kota Repblik Indonesia dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur .
"Pemindahkan ibukota negara ke Kalimantan ini harus disikapi dengan kesiapan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Berry saat dialog bertema Ibukota Negara dan Percepatan Pembangunan Kalimantan di TVRI Banjarmasin.
Menurut Akademisi Universitas NU Kalsel ini, Presiden telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibukota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah berkualitas selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak seperti masalah lingkungan.
Berry mengatakan, harus diakui bahwa SDM di daerah, hingga saat ini masih kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. Karena itu kualitas perguruan tinggi di Kalimantan harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel berada di urutan 22 secara nasional.
Menurut Berry yang pernah menjabat Direktur Walhi Nasional ini penunjukan Kalimantan sebagai ibukota negara juga harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan.
"Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia, bagaimana ibukota menjadi peluang untuk pemulihan lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan," ungkapnya.
Persoalan izin tambang dan perkebunan yang ditentang organisasi lingkungan dan masyarakat harus dibersihkan dari wilayah tapak lokasi ibukota negara.
Bagaimana pemerintah bisa memenuhi syarat ibukota negara yang aman, nyaman serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Disamping persoalan yang selama ini banyak dipertanyakan daerah kepada pemerintah pusat berupa konektivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M Yasin mengatakan penetapan ibukota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur. "Bagi Kalsel sendiri ibukota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan ibukota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan trans Kalimantan.
Dialog bertema percepatan pembangunan di Kalimantan ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan dan Universitas NU Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal itu disampaikan Berry menanggapi penetapan Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu Kota Repblik Indonesia dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur .
"Pemindahkan ibukota negara ke Kalimantan ini harus disikapi dengan kesiapan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Berry saat dialog bertema Ibukota Negara dan Percepatan Pembangunan Kalimantan di TVRI Banjarmasin.
Menurut Akademisi Universitas NU Kalsel ini, Presiden telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibukota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah berkualitas selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak seperti masalah lingkungan.
Berry mengatakan, harus diakui bahwa SDM di daerah, hingga saat ini masih kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. Karena itu kualitas perguruan tinggi di Kalimantan harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel berada di urutan 22 secara nasional.
Menurut Berry yang pernah menjabat Direktur Walhi Nasional ini penunjukan Kalimantan sebagai ibukota negara juga harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan.
"Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia, bagaimana ibukota menjadi peluang untuk pemulihan lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan," ungkapnya.
Persoalan izin tambang dan perkebunan yang ditentang organisasi lingkungan dan masyarakat harus dibersihkan dari wilayah tapak lokasi ibukota negara.
Bagaimana pemerintah bisa memenuhi syarat ibukota negara yang aman, nyaman serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Disamping persoalan yang selama ini banyak dipertanyakan daerah kepada pemerintah pusat berupa konektivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M Yasin mengatakan penetapan ibukota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur. "Bagi Kalsel sendiri ibukota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan ibukota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan trans Kalimantan.
Dialog bertema percepatan pembangunan di Kalimantan ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan dan Universitas NU Kalsel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019