Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan, apakah itu di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun lainnya.
Hal itu disampaikan Rudy saat menjadi nara sumber dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan untuk Indonesia, yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Banjarbaru, Kalsel, Senin.
“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan," katanya sebagaimana rilis yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
Menurut dia, Kalimantan merupakan daerah yang berada di tengah wilayah Indonesia, sehingga ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia.
Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.
Pemindahan ibu kota negara ini, kata dia, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa.
Beberapa syararat untuk bisa menjadi ibu kota yaitu, harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.
Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Banjarbaru, Senin (Antaranews Kalsel/Media center Kalsel)
Terdapat tujuh kriteria penentuan lokasi yang digunakan, yaitu: 1.Lokasinya strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. 2. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
Selanjutnya, 3. Lahannya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. 4. Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
Kemudian, 5. Dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur yang meliputi, akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan.
Kemudian, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
Syarat ke 6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan terakhir 7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara.
"Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan," katanya.
Hadir menjadi pembicara utama selain Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, juga Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah: Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) serta Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.
Baca juga: Peningkatan SDM prioritas sikapi perpindahan ibu kota RI
