Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi mengatakan sertifikasi bagi para medis baik itu dokter, bidan, perawat dan tim medis lainnya perlu diperjuangkan sehingga tidak ada lagi diskriminasi antarkementerian.
Pernyataan Nafsiah, pada pertemuan dengan insan kesehatan di Banjarmasin, Rabu, menjawab tuntutan dari perwakilan anggota Ikatan Bidan Indonesia dan perwakilan dokter yang berharap adanya sertifikasi terhadap insan kesehatan.
"Peran bidan atau dokter tidak kalah penting dengan peran guru, apalagi bidan yang bertugas di daerah terpencil, sehingga sebagaimana guru, petugas kesehatan juga sangat layak untuk mendapatkan sertifikasi," kata seorang anggota IBI dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pernyataan tersebut mendapatkan tepuk tangan yang cukup meriah dari sebagian besar peserta pertemuan yang hadir pada saat itu.
Menurut Menkes, dibandingkan Kementerian Pendidikan dana APBN Kementerian Kesehatan hanyalah dua persen dan dari dana tersebut, 80 persen lebih di antaranya ditransfer ke daerah.
Dengan demikian, hanya sekitar 16 persen dana yang dimanfaatkan pada Kementerian Kesehatan di pusat.
Jumlah tersebut, kata dia, jauh berbeda dengan dana yang disiapkan untuk Kementerian Pendidikan yang mencapai 20 persen.
"Namun demikian, tuntutan sertifikasi tersebut tetap harus diperjuangkan sehingga tidak ada diskriminasi tingkat kesejahteraan antara kementerian," katanya.
Namun demikian, kata Kemenkes, para bidan maupun dokter harus tetap mengobarkan semangatnya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama untuk di daerah terpencil.
Sementara tentang banyaknya data pemegang kartu jaminan kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, Menkes mengakui saat ini registrasi peserta yang kurang baik, karena banyak warga yang berpindah atau meninggal tidak dilaporkan.
Dengan demikian, kata dia, diharapkan bupati atau wali kota bisa melakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut.
"Registrasi anggota Jamkesmas seharusnya kita tutup pada Februari, tetapi kita perpanjang hingga akhir Maret 2013," katanya.
Mengantisipasi banyaknya pasien miskin yang menyebabkan adanya pasien yang ditolak, Kemenkes mengajak wali kota untuk mengembangkan puskesmas perkotaan./D.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013