DPP Partai Gerindra meminta pelaksanaan Pemilu di luar negeri khususnya di Malaysia dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh karena masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraannya.
"Gerindra minta pemerintah mengevaluasi duta besar Indonesia di Malaysia. Kita meminta Bawaslu merekomendisikan ini, jangan hanya diam, tidak ada teguran soal Dubes," kata Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan pelaksanaan Pemilu 2019 di Malaysia yang tidak berjalan baik, salah satu indikatornya adalah diulanganya Pemilu di Kuala Lumpur karena temuan surat suara yang telah tercoblos.
Andre menilai manajemen Pemilu yang buruk itu terulang dengan ditolaknya 62.728 suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur karena suara hasil PSU datang terlambat ke PPLN Kuala Lumpur.
"Sudah dinyatakan harus diulang, lalu hasil PSU ditolak, sangat tidak beres. Kalau tidak salah surat suara yang dihitung hanya 22 ribuan suara, jadi 60 ribuan suara tidak dihitung, itu merugikan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, salah satunya duta besar Indonesia untuk Malaysia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Gerindra minta pemerintah mengevaluasi duta besar Indonesia di Malaysia. Kita meminta Bawaslu merekomendisikan ini, jangan hanya diam, tidak ada teguran soal Dubes," kata Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan pelaksanaan Pemilu 2019 di Malaysia yang tidak berjalan baik, salah satu indikatornya adalah diulanganya Pemilu di Kuala Lumpur karena temuan surat suara yang telah tercoblos.
Andre menilai manajemen Pemilu yang buruk itu terulang dengan ditolaknya 62.728 suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur karena suara hasil PSU datang terlambat ke PPLN Kuala Lumpur.
"Sudah dinyatakan harus diulang, lalu hasil PSU ditolak, sangat tidak beres. Kalau tidak salah surat suara yang dihitung hanya 22 ribuan suara, jadi 60 ribuan suara tidak dihitung, itu merugikan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, salah satunya duta besar Indonesia untuk Malaysia.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019