"Rekam jejak peace keeping juga telah menghantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," kata Wapres dalam sambutannya saat membuka Konferensi Internasional tentang Persiapan Pasukan Bersenjata Modern untuk Pemeliharaan Perdamaian pada Abad Ke-21 di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa.
Menurut Wapres, terdapat lebih dari 2.800 personel TNI dan polisi Indonesia, termasuk 100 diantaranya perempuan, tengah bertugas dalam misi-misi penjaga perdamaian PBB.
Dia mengungkap beberapa kontribusi pasukan penjagaan perdamaian asal Indonesia antara lain 850 orang dalam Satuan Gerak Cepat ke Republik Demokratik Kongo, 140 orang dalam "Formed Police Unit" di Republik Afrika Tengah, dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB.
Selain dilengkapi dengan alutsista buatan industri strategis nasional, pasukan perdamaian asal Indonesia menurut JK juga dilengkapi kapabilitas dan peningkatan "soft skills" sebagai bagian dari modernisasi angkatan bersenjata untuk melahirkan penjaga perdamaian yang siap mengabdi pada abad ke-21.
Baca juga: Wapres buka Konferensi Pasukan Bersenjata Modern bagi perdamaian
Wapres menjelaskan kontribusi Indonesia dalam penjagaan perdamaian juga dilakukan pada forum multilateral di tataran pengambil kebijakan.
Indonesia telah menyelenggarakan Sidang Terbuka berjudul “Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB” sebagai wujud kontribusi Indonesia dengan pemanfaatan modal politis yang dimiliki sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, kata Wapres.
Forum itu juga berhasil mengeluarkan pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB mengenai pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan keselamatan dan kinerja penjaga perdamaian.
"Pernyataan tersebut adalah pertama kalinya DK PBB mengakui relevansi Action for Peacekeeping (A4P) yang diluncurkan Sekjen PBB untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB," demikian Wapres.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
