Transfer kekurangan dana bantuan sebesar Rp5,5 miliar itu disampaikan secara tegas dalam rapat teknis di Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI dihadiri tim pengawas penanganan bencana DPR RI.Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, dalam pekan ini pemerintah telah berjanji akan mentransfer kekurangan dana bantuan gempa bumi bagi korban yang rumahnya rusak sedang dan ringan dengan total Rp5,5 miliar lebih.
"Transfer kekurangan dana bantuan sebesar Rp5,5 miliar itu disampaikan dalam rapat teknis di Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI dihadiri tim pengawas penanganan bencana DPR RI," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Senin.
Dikatakan, dana tersebut akan ditranfer langsug ke rekening masing-masing penerima bantuan yang sudah terakomodasi melalui Surat Keputusan Wali Kota Mataram dari 1-7 dengan total rumah rusak sedang 2.777 unit dan rusak ringan 8.264 unit.
"Sebagian dari korban yang rumahnya rusak sedang dan ringan sudah ditransfer pada tahap pertama. Sedangkan kekurangan Rp5,5 miliar ini untuk korban yang belum dapat pada tahap pertama," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya gempa bumi 5,8 Skala Richter (SR) pada Minggu (17/3), masyarakat tidak ada pilihan lagi untuk tidak membuat rumah tahan gempa dengan dana bantuan yang diberikan.
"Silakan warga yang memilih mau membangun rumah tahan gempa dengan konsep Risha (rumah instan sederhana sehat) atau rumah konvensional (Riko)," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram HM Kemal Islam sebelumnya mengatakan, setelah dana bantuan ditransfer sesuai kriteria kerusakan yakni rusak ringan Rp10 juta dan rusak sedang Rp25 juta, masyarakat diminta membentuk pokmas.
Setelah pokmas terbentuk, para anggota tinggal mengirim dana bantuan dari rekening pribadi ke rekening pokmas agar penggunaan dana bantuan bisa terkontrol dan administrasi dapat dipertanggungjwabkan.
Untuk pengawasan, telah didatangkan sebanyak 80 orang fasilitator untuk membantu masyarakat membuat rencana anggaran belanja (RAB) masing-masing anggota pokmas.
"Jika korban membuat RAB di bawah nilai bantuan, maka sisanya harus dikembalikan. Karena itu, fasilitator diminta membantu masyarakat membuat RAB secara riil tidak mengada-ada," ujarnya.
Proses pembangunan rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 22 April 2019, karena itu fasilitator dan masyarakat penerima bantuan diminta untuk bergerak cepat.
Kemal menyebutkan, dalam proses perbaikan rumah rusak ringan dan sedang korban gempa terdapat dua kendala. Pertama, masih ada penerima manfaat belum maksimal memperbaiki rumahnya karena berbagai alasan dan kesibukan.
"Kedua, penerima bantuan kesulitan tukang, sebab untuk cari tukang sekitar Mataram dan Lombok Barat agak sulit, sehingga para korban harus mencari ke Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan yang tidak terdampak gempa walaupun ongkosnya mahal," katanya.*
Baca juga: Kemensos salurkan bantuan Rp786 juta untuk korban gempa di NTB
Baca juga: 72 persen korban gempa NTB sudah terima bantuan dana rekonstruksi
Pewarta: Nirkomala
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
