Dana yang ditransfer ke daerah bisa dipantau 'output'-nya dan dapat dilihat belanja pendidikannya
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin mengusulkan digunakannya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) dan Data Pokok Pendidikan sebagai instrumen yang bisa memastikan dana pendidikan tepat sasaran.

Pasalnya, ia menyebut, dari 20 persen dana pendidikan dari APBN, sebesar 60 persennya diserahkan ke daerah secara transfer.

"(Dengan, red.) instrumen ini diharapkan pemerintah pusat dapat memantau 'output' dana yang ditransfer ke daerah," kata Ma'ruf dalam Debat Cawapres putaran ketiga, Jakarta, Minggu malam.

Ia menyebut dengan instrumen itu, informasi penggunaan dana akan diketahui oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Dana yang ditransfer ke daerah bisa dipantau 'output'-nya dan dapat dilihat belanja pendidikannya," katanya.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pada 17 Maret 2019, debat putaran ketiga antara cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Debat putaran ketiga mengangkat tema "Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial, dan Budaya". 
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019