Ankara, Turki (Antara News) -  Wakil Presiden Turki Fuat Oktay pada Senin (10/12) menyeru AS agar bertindak sejalan dengan semangat persekutuan dan kemitraan dengan Turki.

"Sebagai orang Turki, harapan kami dari AS ialah negara itu bertindak sejalan dengan semangat persekutuan dalam setiap bidang," kata Oktay selama pidato anggarannya.

"Kami juga ingin melihat Amerika yang menghormati perang Turki melawan organisasi teroris," katanya.

Turki telah lama mengupayakan ekstradisi Fetullah Gulen, pemimpin Organisasi Teroris Fetullah (FETO), dari AS.

FETO memelopori upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016, yang menewaskan 251 orang dan membuat hampir 2.200 orang cedera.

Ankara menuduh FETO berada di belakang kegiatan yang sudah lama berlangsung untuk menggulingkan pemerintah melalui penyusupan ke berbagai lembaga Turki, terutama militer, polisi dan lembaga kehakiman.

Oktay juga menyeru AS agar berhenti mendukung tindakan tidak etik dan melanggar hukum Israel terhadap Palestina dan masalah Jerusalem guna memelihara posisinya sebagai "sekutu yang bisa diandalkan", demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menyulut kemarahan internasional dengan mengumumkan rencananya untuk memindahkan kedutaan besar Washington di Israel ke Jerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel. Kedutaan besar yang dipindahkan itu dibuka pada Mei.

Sejak tindakan tersebut dilakukan, pemimpin Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, telah menolak setiap peran penengahan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah, yang hampir mati.

Hukum Internasional terus memandang Jerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat, sebagai "daerah yang diduduki" dan menganggap semua pemukiman Yahudi di sana tidak sah.

Ketika berbicara mengenai politik regional Turki, wakil presiden tersebut menggaris-bawahi bahwa Turki "dengan cara apa pun" takkan mentolerir setiap tindakan oleh Yunani atau Siprus Selatan terhadap Turki dan Republik Siprut Utara Turki.

Ia menambahkan Ankara takkan membuat kompromi "yang paling kecil sekalipun" berkaitan dengan kepentingan hidrokarbonnya di seluruh Siprus, Laut Aegea atau Bagian Timur Laut Tengah.

Siprus terpecah menjadi Negara Siprus Turki di bagian utara dan pemerintah Siprus Yunani di selatan setelah kudeta militer 1974 diikuti oleh kerusuhan terhadap warga Turki di pulau tersebut dan campur-tangan Turki sebagai kekuatan penjamin.

Status pulau itu tetap belum terselesaikan kendati ada serangkaian perundingan selama bertahun-tahun.

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta: Antara
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
Copyright © ANTARA 2018