Kadin harap pemerintah buat regulasi kelautan pro bisnis

Kadin harap pemerintah buat regulasi kelautan pro bisnis

Kadin Indonesia dan Kementerian PPM/Bappenas mengadakan sesi diskusi dengan para pelaku usaha, peneliti dan pemerintah daerah untuk memberi masukan terhadap penyusunan RPJMN 2020-2024 bidang kelautan dan perikanan di Kementerian PPM/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Jakarta, (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan yang pro terhadap dunia usaha, khususnya di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam forum diskusi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPM/Bappenas), Rabu. 

Dalam diskusi terkait penyusunan RPJMN 2020-2024 bidang kelautan dan perikanan, Yugi menjelaskan, regulasi pro bisnis diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Yugi menyebut, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan masih menemui sejumlah tantangan. 

"Tantangan pelaku usaha sebagian besar terletak pada rumitnya perpanjangan izin-izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pengurusan izin masih belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS)," jelas Yugi. 

Di samping terkait regulasi, Yugi menerangkan tantangan dunia usaha yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, serta penerapan teknologi dan inovasi. 

Dengan demikian, menurut Yugi, peran peneliti menjadi penting dalam penguatan industri kelautan dan perikanan.

"Peneliti perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra industri yang menjadi salah satu cara sinergi pemerintah dan akademisi menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan," sebut Yugi. 

Kalangan industri, menurut ketua Kadin bidang kelautan itu, harus ikut memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan berbagai pusat riset.

Badan Pangan Dunia memprediksi pasar produk pangan laut (seafood) dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, dan 160 juta ton diantaranya berasal dari sektor perikanan budidaya. Senada dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun. 

Produksi perikanan tangkap pada 2017 mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budidaya menembus angka 16,1 juta ton dengan rincian 5,66 juta ton ikan dan 10,45 juta ton sisanya dari budidaya rumput laut. ***3***

Baca juga: Bappenas minta visi misi kampanye sejalan RPJMN 2020-2025
Baca juga: Legislator: industri kelautan perlu didorong karena prospektif
Baca juga: Indonesia gandeng Korsel kembangkan IKM berbasis kelautan
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2018