BPK: Pengelola keuangan Kemhan terus membaik

BPK: Pengelola keuangan Kemhan terus membaik

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna saat wawancara usai pertemuan di Kantor BPK Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (10/9). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Pertahanan selama empat bulan terakhir di tahun 2018  menunjukan komitmen dan kinerja terus membaik. 

"Selama 3-4 bukan terakhir ini, Kemhan sudah menunjukan upayanya yang sangat baik dan kami memberikan apresisasi hari ini. Kami harap upaya tersebut dilanjutkan," kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna usai melakukan pertemuan dengan Menhan Ryamizard Ryacudu, di Kantor BPK RI, Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin. 

BPK sengaja mengundang Menhan Ryamizard Ryacudu yang membahas tentang peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan, tanggung jawab dan keuangan negara di Kemhan. 

"Ini kemajuan luar biasa kami juga mengatakan tadi kepada pak menhan. BPK siap mendukung tidak saja dalam konteks menjaga akuntabilitas pengelolaaan keuangaan negara tapi mendukung kinerja karena harus dipahami bahwa operasi tiu dua, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang," ucap Agung. 

Oleh karena itu BPK melihat bagaimana agar seluruh tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Pertahanan dapat dilaksanakan dengan baik tetapi governance sistem tetap dijaga. 

"Kemhan tidak saja baik tapi menjadi terbaik dan menjadi rolle model atau percontohan pengelolaan keuangan negara. Insya Allah perbaikan sistemik yang akan membuat pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan negara di Kemhan tidak saja menjadi baik tapi mudah-mudahan ke depan menjadi yang terbaik diantara Kementerian/Lembaga Negara lainnya," paparnya. 

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku telah membahas soal keuangan negara di Kemhan. Dia menyebut alokasi keuangan negara terbesar berada di kementerian yang dipimpinnya.

"Memang kebetulan keuangan negara terbesar di Kemhan. Itu untuk apa? Itu uang rakyat, sudah ada alamatnya. Nah ini jelas ada untuk beli tank. Nah ini harus jelas, jadi BPK memeriksanya enak. Kita juga sudah memberikan jalan yang enak ke BPK," ujarnya. 

Laporan keuangan Kemenhan sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ryamizard pun mengaku telah buka-bukaan ke BPK.

"Yang jelas adalah hati ini harus telanjang, benar-benar bersih karena yang kita lakukan itu--baik Kemenhan (atau) BPK--itu uang negara harus kita pertanggungjawabkan," ujar Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD ini berharap ke depan tidak ada lagi pengelolaan keuangan negara Kemhan mendapatkan WDP dengan catatan. 

"Tentunya akan lebih baik lagi. Saya berterima kasih BPK. Ini akan menjadi contoh pengelolaan keuangan negara bagi kementerian/lembaga lainnya," ucap Ryamizard.
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018