"Pembangunan proyek sarana transportasi LRT Fase II nanti akan menggunakan Skema KPDBU. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, melalui konsep solicited project yang diterapkan, maka nantinya LRT akan menjadi proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan.
"Rencananya, kami akan melakukan uji serta konsultasi publik pada awal Juni 2018. Uji dan konsultasi publik itu bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan atau saran, terutama dari dunia usaha," ujar Sandiaga.
Dia menuturkan proyek pembangunan LRT Fase II itu diperkirakan akan membutuhkan biaya sekitar 500 hingga 600 juta dolar Amerika Serikat (AS). Pembiayaannya akan dilakukan dengan sistem availability payment atau skema pembayaran atas ketersediaan layanan.
"Jadi, pemerintah akan menawarkan kepada badan usaha untuk membangun LRT Fase II secara utuh konstruksi infrastruktur komersial. Pemprov DKI juga mungkin harus membuat kombinasi availability payment atau menambah Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Jakpro," tutur Sandiaga.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi proyek LRT Fase II sebagai upaya menarik minat para investor, termasuk kaitannya dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
Lebih lanjut, dia pun menambahkan pada Proyek LRT Fase II, nantinya akan ada penambahan jumlah stasiun, yaitu dari rencana awal sebanyak enam menjadi sepuluh stasiun yang akan dilewati transportasi massal berbasis rel tersebut.
"Proyek LRT Fase II itu sangat strategis karena akan menjadi moda transportasi dari dan menuju pusat perniagaan Tanah Abang. Kami yakin akan ada banyak investor yang tertarik, dan proses lelang bisa dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Satya.
Pewarta: Rr. Cornea Khairany
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
