Elsam: sistem verifikasi registrasi ulang perlu diaudit

Elsam: sistem verifikasi registrasi ulang perlu diaudit

Dokumentasi Warga mengantre untuk melakukan registrasi ulang kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). Sesuai Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Kominfo akan melakukan pemblokiran bagi pengguna yang tidak melakukan registrasi kartu SIM prabayar. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai sistem verifikasi dan validasi pendaftaran ulang nomor prabayar perlu diaudit dan diinvestigasi bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri.

Ditemui usai melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa, Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar mempertanyakan bagaimana sistem verifikasi dan validasi dapat menerima jutaan nomor untuk satu nomor induk kependudukan (NIK) ketika diatur satu NIK dibatasi.

"Seharusnya ketika itu diregistrasi sistem verifikasinya ini kan langsung menolak, tidak kemudian malah menerima. Itu kan berarti persoalannya di sistem verifikasinya," ujar Wahyudi.

Untuk memberbaiki sistem tersebut, Kemkominfo dan Kemendagri dinilainya harus melakukan proses investigasi dan audit.

Menurut Wahyudi, terdapat kemungkinan bukan operator yang bersalah atau pihak lain yang menggunakan mesin, tetapi memang semata-mata karena masalah sistem verifikasi yang dikelola pemerintah.

Setelah melakukan investigasi dan audit, Elsam meminta Kemkominfo dan Kemendagri membukanya kepada publik agar semua mendapat kejelasan.

"Lebih baik Kemkominfo dan Kemendagri melakukan proses audit bersama untuk mengetahui di mana persoalannya, yang kemudian diumumkan ke publik. Jangan kemudian membuat publik bertanya-tanya," ucap Wahyudi.

Setelah itu, menurut dia, bisa dijalankan mekanisme penguatan perlindungan pengguna layanan operator dengan menentukan kewajiban operator dan hak pengguna layanan itu.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR RI pada Senin (9/4), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan terdapat kejanggalan yang ditemukan dalam periode registrasi kartu SIM prabayar dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.

Ia mengatakan terdapat 2,2 juta nomor prabayar yang terdaftar dengan satu NIK. Hal tersebut tidak langsung ditemukan dalam satu waktu, tetapi dari periode awal registrasi sampai tenggat akhir.
Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018