"Pilkada serentak akan dilakukan di beberapa daerah seluruh Indonesia, secara aspek ekonomis tentu ini potensi yang sangat menjanjikan untuk pelaku UMKM seperti produk kaos, spanduk, stiker, yang banyak diminati pada musim pilkada tahun ini," kata Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam rilis PKS, Senin.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 171 daerah seluruh Indonesia akan melakukan Pilkada serentak tahun 2018 ini sudah dimulai dan akan berakhir pada 23 Juni 2018.
Data Bappenas menjelaskan bahwa pada triwulan pertama dan kedua pada masa kampanye Pilpres 2014 pertumbuhan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) seperti pembelian kuas, banner dan juga iklan TV mencapai 20 persen.
Selain itu, pada tahun 2014 konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi dan melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
"Dari data di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM bidang tersebut harus meningkatkan kualitas, inovasi serta kreativitas pada produk kampanye," lanjut Junaidi.
Politisi PKS itu juga mengatakan peran BI harus terus dimaksimalkan dan berperan aktif dalam bekerja sama dengan instansi lainnya dalam rangka membuka wadah pelayanan semisal sentra layanan UMKM di setiap daerah sebagai pusat konsultasi dan pelayanan UMKM demi pemberdayaan UMKM secara terpadu.
Sebelumnya, berbagai UMKM juga dinilai harus bisa mengantisipasi peluang ekonomi digital (e-commerce) yang dinilai bakal bertambah besar ke depannya.
"Peluang UMKM di ekonomi digital tentu harus diantisipasi. Pelaku `e-commerce` yang sudah besar, kita dorong untuk merangkul UMKM," kata Anggota Komisi VI Juliari Batubara.
Menurut politisi PDIP itu, pengembangan atas kerja sama semacam itu dinilai bakal bisa menciptakan hasil yang lebih baik, karena kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai lebih signifikan.
Ia mengingatkan adanya kajian menyebutkan kontribusi UMKM terhadap kemajuan ekonomi lima tahun terakhir juga meningkat dari 57 persen menjadi 60 persen lebih, sedangkan perkembangan pengguna internet di negara-negara berkembang cukup tinggi.
Sebagaimana diwartakan, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa perekonomian nasional semakin mengandalkan sektor digital, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Semakin banyak usaha di Indonesia yang mengandalkan sektor digital dalam melakukan jual beli baik barang maupun jasa," kata peneliti CIPS Novani Karina Saputri.
Menurut dia, tingginya potensi sektor ekonomi digital di Indonesia ini juga didukung dengan terjangkaunya biaya internet dan penjualan yang terjadi di Indonesia dengan aktivitas penggunaan internet yang tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61 persen. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 4 persen pada tahun 2017.
"Jumlah ini diperkirakan akan mengalami kenaikan di 2018 yaitu sebesar 8-10 persen. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah data Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang terus meningkat dalam 4 tahun terakhir," paparnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
