Jakarta (ANTARA News) - Salah seorang putra Papua yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) mengeluhkan sulitnya menduduki jabatan di pemerintahan pusat.

"Kami sangat sulit untuk menempati posisi-posisi di pusat (Jakarta)," keluh dia saat menghadiri acara sosialisasi Empat Pilar MPR di depan aparatur Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari Papua Barat, seperti keterangan tertulis MPR, Jumat.

Padahal, kata dia, putra Papua Barat adalah juga warga negara Indonesia, namun mengapa ada diskriminasi dalam menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan pusat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Bachtiar Aly menyatakan masyarakat Papua tidak perlu mengkhawatirkan  diskriminasi, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum.

"Begitu pula dengan pejabat eselon I dari daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tinggi di pusat," kata Aly.

Kendati begitu, Aly mengakui memang tak mudah bagi putra daerah menduduki jabatan di pusat.

"Saya berasal dari Aceh, saya juga merasakan tidak mudah bagi orang daerah untuk menduduki jabatan eselon di Jakarta," tutur dia.

Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR itu, untuk bisa menempatkan pejabat daerah di pusat diperlukan lobi-lobi politik. Dia mencontohkan beberapa posisi di pusat pernah ditempati pejabat dari Sulawesi Selatan adalah karena lobi Jusuf Kalla.

"Karena itu perlu lobi-lobi politik. Saya usulkan agar dibuat listing orang Papua Barat yang potensial. Serahkan CV-nya, nanti kita bantu dibawa ke Presiden Jokowi," ucap Aly. "Presiden sekarang sedang memperhatikan Papua."



Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016