Jadi, peneliti siapa pun bisa melihat untuk dikritisi."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengatakan, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2016 harus diperkuat dengan tim ahli air.

"Saya sangat sarankan. Ini bukan hanya permasalahan gambut, tetapi ini adalah persoalan air, persoalan gerakan air," katanya di sela-sela acara peluncuran buku "Tropical Peatland Ecosystem" Masa Depan Pengelolaan Gambut Tropika di kantor BPPT, Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, masalah besar yang dihadapi saat ini adalah seluruh fakultas teknik pengairan di Indonesia itu jarang yang mengajarkan gerakan air di tanah datar.

"Sebagian besar perguruan-perguruan tinggi hanya mengajarkan teknik tata air, misalnya yang dari gunung ke pantai melewati bendungan dan seterusnya, ini persoalan besar," tuturnya.

Bambang juga mempertanyakan terkait target restorasi lahan gambut sebesar dua juta hektare dalam waktu lima tahun sesuai Peraturan Presiden (Perpres).

"Apakah akan dibangun bendungan? Apakah akan dibangun kolam? Apakah akan membendung air? Bagi saya, semua itu juga harus gampang diakses. Jadi, peneliti siapa pun bisa melihat untuk dikritisi," katanya.

Ia menilai, apabila pengerjaannya tidak diawasi, maka yang terjadi justru akan membuat air keluar dari gambut.

"Jadi, bagi saya yang penting saat ini adalah harus dibuat sebuah skenario besar di mana pembangunannya bisa diakses oleh siapa pun agar mudah diawasi," demikian Bambang Setiadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead melantik sekretaris dan empat deputi untuk mengimplementasikan rencana strategis (renstra) dan rencana aksi nasional (RAN) lembaga tersebut dalam mengelola lahan gambut di Indonesia.

"Badan Restorasi Gambut merupakan badan yang dibentuk untuk menanggulangi kerusakan terjadi akibat kebakaran khususnya di lahan gambut," kata Nazir dalam sambutannya di Aula Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pekan lalu.

Sebanyak empat deputi yang telah dilantik, yaitu Budi Wardhana sebagai Deputi Perencanaan dan Kerja sama, Alue Dohong sebagai Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, Myrna Safitri sebagai Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, dan Haris Gunawan sebagai Deputi Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, Nazir juga melantik Sekretaris BRG, yaitu Hartono Prawiratmadja.

BRG dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2016 dengan tugas menjaga, mengelola dan merestorasi lahan gambut, termasuk ada dua sampai tiga juta hektare lahan gambut yang akan direstorasi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016