"Karena ada beberapa lembaga yang meminta waktu untuk mempresentasikan urgensi keberadaannya, maka Menko Polhukam meminta untuk menjadwalkan satu kali pertemuan lagi untuk memberikan argumentasi masing-masing lembaga yang merasa masih perlu dipertahankan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi setelah rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat.
Yuddy menjelaskan rekomendasi untuk 14 lembaga di sejumlah kementerian itu adalah tugas Kementerian PAN-RB. "Kemenpan itu kan melaksanakan tugas penataan kelembagaan dan dalam konteks road map reformasi birokrasi nasional," kata Yuddy.
Ia mengaku sudah melaporkan pembubaran 14 lembaga kepada presiden sebagai hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB, namun keputusan pembubaran adalah sepenuhnya wewenang Presiden karena Kementerian PAN-RB hanya mengevaluasi lembaga itu.
Namun sebelum rekomendasi pembubaran ke-14 lembaga diserahkan kepada Presiden, harus melalui rapat koordinasi oleh Menko Polhukam.
Salah satu dari 14 lembaga yang direkomendasikan itu adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
