"Keputusan Jokowi terkait ketegangan KPK-Polri utk sementara dapat mengakhiri ketegangan antar dua institusi hukum ini meskipun belum cukup untuk menyelamatkan institusi KPK," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.
Hendardi mengatakan Jokowi harus memainkan perannya sebagai atasan Kapolri untuk memastikan Polri tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif kepada KPK.
"Kriminalisasi lanjutan tetap mengancam para pegawai KPK dan institusi KPK. Karena dengan potensi kriminalisasi, maka sulit bagi siapapun utk bekerja dan mengabdi memberantas korupsi," ujar Hendardi.
Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pemimpin KPK, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait dengan status tersangka masing-masing.
Abraham menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sementara Bambang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan perintah pemberian keterangan oleh saksi dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.
Untuk mengisi posisi pimpinan yang kosong di KPK, Presiden Jokowi menunjuk Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Pribowo untuk menjadi pimpinan sementara KPK.
"Jokowi pada isu ini mengambil jalan aman dengan mengafirmasi status tersangka AS dan BW dengan cara segera menggantikannya dengan pimpinan baru KPK," tutur Hendardi.
Ia menilai, Jokowi belum menunjukkan sikap atas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan penyidik KPK. "Sikap 'netral' Jokowi atas kriminalisasi lanjutan yang mengarah pada kelumpuhan KPK ini jelas telah mengundang banyak penumpang gelap yang menghendaki KPK lumpuh," ujar Hendardi.
"Jokowi mesti sungguh-sungguh mengawal pemulihan kelembagaan KPK pasca penetapan dua pimpinannya sebagai tersangka," tambahnya.
Pewarta: Monalisa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
