Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menyayangkan dihapusnya salah satu alat kelengkapan DPR RI itu.

"Saya amat menyesalkan penghapusan alat kelengkapan yang paling akuntabel tersebut," kata Eva di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan, dibanding alat kelengkapan DPR RI lainnya, BAKN DPR RI adalah alat kelengkapan yang tak banyak menggunakan uang negara.

"Karena BAKN biaya paling sedikit Rp3,7 miliar pertahun, bandingkan dengan Badan Kehormatan yang Rp9 miliar per tahun atau BURT yang bisa belasan miliaran rupiah.

"Tetapi output dan dampak terukur. Setiap tahun BAKN mengeluarkan laporan sedikitnya 2 kali yang digunakan 11 komisi untuk melakukan rapat kerja-rapat kerja di bidang pengawasan anggaran," kata anggota DPR dari PDIP itu.

Dampak internal yang tidak bisa dibantah adalah terbentuknya pokja-pokja pengawasan di beberapa komisi sebagai tindak lanjut dari laporan BAKN misalnya pokja Flu Burung Komisi IX, pokja MPLink komisi I, pokja Hambalang bahkan di komisi X dan III.

"Raker-raker pengawasan menggunakan bahan BAKN dengan kementerian-kementerian terkait. Sesuatu tradisi baru di DPR karena sebelum ada BAKN pengawasan keuangan tidak pernah dilakukan. Laporan BPK tidak pernah ditindaklanjuti," katanya.

Adapun dampak eksternal cukup membanggakan. Terbentuknya BAKN menjadi perhatian GOPAC (Global Organization of Parliamentarians for Anti Corruption). "Saya diundang ke workshop WB-GOPAC-EU di Brussel (4/9/12) dengan tema Oversight and Accountability in Presidential System. Ricardo Pelizzo, ekonom Italy yang pernah meneliti supporting system DPR dan DPD, menjadikan BAKN terobosan parlemen dalam memerangi korupsi," ujar dia.

Berbeda dari sistem parlementer dimana tidak ada pemisahan kekuasaan (kabinet sekaligus legislator) sehingga pemerintah mudah dijatuhkan oleh mosi tidak percaya parlemen.

"Di sistem presidensial pemerintah hanya bisa jatuh oleh impeachment, itupun akibat pelanggaran hukum. Pemisahan kekuasaan eksekutif - legislatif yang tegas menyebabkan efektifitas pengawasan parlemen terhadap akuntabilitas di sistem pemerintahan presidensial berpotensi lebih lemah apalagi kalau disiplin atau kontrol parpol terhadap para legislatornya kuat," ujar Eva .

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014