Meski tidak tahu isi surat tersebut, saya sudah instruksikan kepada petugas untuk menghentikan pengiriman surat capres Prabowo karena khawatir menyalahi aturan
Jember (ANTARA News) - Kantor Pos di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghentikan pengiriman surat dari calon presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah guru yang dialamatkan ke sekolah-sekolah di kabupaten setempat.

"Mulai hari ini petugas Kantor Pos Jember menghentikan pengiriman surat yang dikirim capres Prabowo karena memasuki masa tenang Pemilu Presiden 2014," kata Kepala Kantor Pos Jember Wahyudi Aziz, Minggu.

Calon presiden Prabowo Subianto mengirim surat pribadi dan meminta dukungan kepada 27.000 guru di Kabupaten Jember, surat tersebut dikirim melalui jasa pos Indonesia yang diterima Kantor Pos Jember pada 2 Juli 2014.

"Meski tidak tahu isi surat tersebut, saya sudah instruksikan kepada petugas untuk menghentikan pengiriman surat capres Prabowo karena khawatir menyalahi aturan dan mulai hari ini sudah memasuki masa tenang pilpres," tuturnya.

Ratusan surat yang belum terkirim tersebut, lanjut dia, disimpan di Kantor Pos Jember sambil menunggu innstruksi dari Kantor Pos di Jakarta.

"Kami menunggu instruksi dari Kantor Pos Jakarta yang mengirimkan surat tersebut ke Kantor Pos Jember, apakah ratusan surat itu akan dikembalikan atau tetap dikirim usai pelaksanaan Pemilu Presiden 2014," paparnya.

Dari 27.000 surat Prabowo tersebut, pihak Kantor Pos Jember sudah mengirimkan surat itu sebanyak 92 persen ke alamat guru atau sekolah sesuai dengan alamat tujuan, namun sebagian surat terpaksa kembali ke kantor pos karena masa liburan sekolah dan tidak ada penerimnya di sekolah setempat.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember, I Wayan Wesa Atmaja mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari para guru terkait dengan surat yang dikirimkan salah satu calon presiden untuk meminta dukungan para guru pada Pemilu Presiden 2014.

"Belum ada laporan dan semoga tidak ada guru yang menerima surat itu karena pengirim dan penerima surat tersebut dapat mencederai demokrasi. PNS guru harus bersikap netral, meskipun memiliki hak suara," katanya.

Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014