Pemerintah Provinsi Kalbar harus pro aktif dan cepat bertindak sebelum jatuh korban karena kabut asap ini,"Pontianak (ANTARA News) - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat H Miftah menilai koordinasi antarinstansi dalam penanganan kabut asap yang semakin pekat sangat lemah.
"Pemerintah Provinsi Kalbar harus pro aktif dan cepat bertindak sebelum jatuh korban karena kabut asap ini," kata Miftah, politisi dari Fraksi PPP, saat dihubungi di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, koordinasi yang sinergi juga harus dilakukan lintas kabupaten dan kota di Kalbar.
Ia melanjutkan, jangan terpaku dan terjebak dalam kekakuan birokrasi karena kabut asap membutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan menyeluruh.
"Karena ini sudah kejadian tahunan, musiman, yang selalu berulang. Masyarakat dilanda kecemasan dan kekhawatiran dengan kabut asap yang semakin tebal," kata dia.
Belum lagi, ia menambahkan, terbakarnya lahan yang mendekati permukiman warga di beberapa wilayah.
"Anak-anak yang masih rentan, akan semakin menderita dengan kondisi seperti ini," ujarnya.
Salah satu opsi misalnya dengan meliburkan siswa ketika kabut asap sudah semakin tebal dan kualitas udara masuk kategori sangat berbahaya.
"Atau membagikan masker secara gratis untuk masyarakat di berbagai lokasi yang strategis," katanya mengingatkan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Supadio Pontianak memperkirakan Provinsi Kalimantan Barat masih bakal diselimuti kabut asap hingga pekan depan.
"Berdasarkan prakiraan, untuk tanggal 6 sampai 9 Februari, secara umum cuaca di Kalbar masih berawan," kata prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Dina Ike saat dihubungi di Pontianak, Rabu.
Sedangkan untuk hot spot, berdasarkan pantauan dari NOAA tanggal 4 Februari 2014, terdeteksi sebanyak 97 buah.
Kabupaten Kubu Raya tercatat paling banyak terdeteksi hot spot.
(T011/N005)
Pewarta: Teguh I Wibowo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
