Mendes PDTT: Masuknya BUMDes-BUMDesma ke OSS dukung kemandirian desa

Alhamdulillah per 1 Februari 2023 secara resmi sudah masuk di dalam sistem, dengan demikian BUMDes dan BUMDesma sudah bisa mendaftarkan dirinya dan sudah bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Bintan, Kepri (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan masuknya BUMDes dan BUMDesma dalam sistem Online Single Submission (OSS) dapat mendukung percepatan kemandirian desa.

"Alhamdulillah per 1 Februari 2023 secara resmi sudah masuk di dalam sistem, dengan demikian BUMDes dan BUMDesma sudah bisa mendaftarkan dirinya dan sudah bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)," katanya dalam sambutan sarasehan bersama pemilik BUMDes di Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.

Dalam acara bertajuk "Meningkatkan Ekonomi Desa melalui BUMDes", ia mengatakan, masuknya BUMDes dan BUMDesma ke dalam sistem OSS yang dikelola Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) itu menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang cukup tinggi bagi upaya percepatan kemandirian desa.

"BUMDes diberikan ruang-ruang yang sangat luar biasa di dalam tata kelola pemerintahan kita, diharapkan mempercepat kemandirian desa dan meningkatkan ekonomi di desa," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan SDM juga menjadi kunci dari peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

"Dua hal itu yang selalu menjadi pusat perhatian Pak Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan di desa, dua hal ini diharapkan selalu bersamaan yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM," kata Abdul Halim Iskandar.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan, kebijakan pemerintah konsisten semakin menguatkan BUMDes.

"Aspek yang penting dimulai di 2020 seiring dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes betul-betul eksis sebagai sebuah badan hukum," katanya.

BUMDes diminta untuk tetap siap jika nanti muncul kebijakan-kebijakan baru dalam rangka penguatan bagi BUMDes dan BUMDesma, demikian Ivanovich Agusta.

Baca juga: Kementerian Penanaman Modal-Kemendes menggandeng BUMDes dengan investor

Baca juga: BUMDes hanya bisa satu tapi BUMDesma bisa banyak

Baca juga: Kemendikbud PDTT meminta BUMDesma terlibat dalam budidaya pisang cavendish

Baca juga: Kementerian PDTT mendukung program BUMDesma di Maluku Utara