Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Teguh Pramono di Pangkalpinang, Kamis, menjelaskan data IDI harus mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang kurang berkembang dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat atau daerah setempat.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki kinerja provinsi mereka di masa mendatang mengacu pada data IDI tersebut.
Ia mengatakan, pesertanya yaitu Pengurus Partai Politik, Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat (Ormas), Wartawan (media massa), kalangan akademisi, peneliti dan pengamat.
Masih banyak kalangan yang ikut serta dalam acara tersebut seperti kalangan pejabat pemerintahan daerah, anggota DPRD, tokoh agama, adat, pemuda, perempuan dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, TNI, mahasiswa, asosiasi profesi yaitu guru, petani, buruh dan unsur KPU Provinsi Babel serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
"Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapan IDI harus dilakukan wawancara mendalam, dengan narasumber yang menjadi sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan, jumlah narasumber menentukan hasilnya seperti wawancara dilakukan terhadap maksimal 10 orang di setiap provinsi, yang dipilih berdasarkan kategori dalam 13 kelompok narasumber.
Sementara itu, dari kriteria narasumber yang diwawancarai adalah figur yang kompeten di bidangnya, terutama di tingkat lokal/provinsi, dengan mengumpulkan data berupa transkrip hasil wawancara, laporan ringkasan dan bukti kaset rekaman wawancara.
Acara kegiatan IDI tersebut yaitu pengembangan indikator dan metodologi berupa diskusi tim ahli dan workshop.
Kemudian pengumpulan data oleh JPPR berupa review koran, data sekunder, FGD dan wawancara mendalam, serta penyusunan indeks oleh tim ahli.
Selanjutnya akan didiskusikan atas indikator dan metodologi dengan beberapa provinsi dan diseminarkan secara terbatas di beberapa provinsi. (WRA/I013)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
