Hal itu disampaikan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport dalam suratnya nomor 098/EXT/PUK/SP-KEP-SPSI/PTFI/X/2011 yang ditandatangani Sudiro selaku ketua dan Obed Ratu Lobo selaku sekretaris menanggapi surat imbauan Kapolres Mimika, AKBP Deny Edward Siregar.
Dalam surat tersebut, PUK SP KEP SPSI PT Freeport meminta Kapolres Mimika dapat memberi ruang dan waktu kepada pekerja untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial dengan manajemen perusahaan hingga batas waktu 9 November 2011.
"Untuk menunjang concern penyelesaian masalah secara komprehensif dan menyeluruh maka kami akan tetap berada di Check Point 1 Mile 28 sampai dengan tanggal tersebut," demikian isi surat PUK SP-KEP SPSI PT Freeport.
Sehubungan dengan itu, PUK SPSI PT Freeport meminta jajaran Polres Mimika dapat menahan diri dalam bentuk apa pun termasuk tidak melakukan pembubaran dan pembongkaran secara paksa blokade jalan dan tempat berkumpul para pekerja demi terciptanya kondisi dan situasi yang aman dan terkendali.
PUK SPSI PT Freeport juga bersedia menangani suplai bahan bakar avtur dan solar ke Bandara Mozes Kilangin Timika untuk menunjang operasional penerbangan dan penerangan.
Hanya saja mereka meminta syarat bahwa proses suplai bahan bakar tersebut ditangani langsung oleh pekerja yang memiliki lisensi yang berasal dari pekerja peserta mogok kerja.
Pantauan ANTARA, Selasa, suasana di Check Point 1 Mil 28 dekat Bandara Mozes Kilangin Timika tetap seperti hari-hari sebelumnya yang dipadati karyawan PT Freeport yang menggelar aksi mogok kerja.
Tidak terlihat aktivitas pembongkaran dan pengusiran paksa para karyawan PT Freeport oleh aparat kepolisian.
Polres Mimika hanya menerjunkan beberapa anggotanya untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas kendaraan dari Timika menuju Bandara Mozes Kilangin Timika. Sementara para pekerja tetap menggelar mogok kerja diselingi kegiatan ibadah bersama.
(E015/E001)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
