Peluang Indonesia dalam membangun kemandirian pengadaan plasma darah sangat besarJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengatakan Indonesia perlu melepas ketergantungan impor plasma darah melalui pengembangan kemandirian bangsa dalam produk biologi.
"Saat ini kita masih bergantung 100 persen produk plasma darah pada impor. Contohnya seperti imunoglobulin, gamaras, itu produk turunan dari palsma darah yang masih bergantung pada impor," kata Penny K Lukito dalam acara Focus Group Discussion Kemandirian Bahan Baku Obat, Obat, dan Produk Biologi di Jakarta, Selasa.
Penny mengatakan plasma darah merupakan salah satu produk biologi yang diperlukan dalam memproduksi obat-obatan di Tanah Air.
Ia mengatakan BPOM sebagai lembaga pemerintah yang mendampingi proses kemandirian farmasi di Tanah Air menaruh perhatian pada pengadaan plasma darah melalui produksi dalam negeri.
Peluang Indonesia dalam membangun kemandirian pengadaan plasma darah sangat besar, sebab bahan baku plasma dapat diperoleh dari masyarakat, kata Penny.
Namun potensi itu masih terganjal dengan penyediaan teknologi serta alat-alat penunjang yang masih sangat terbatas di dalam negeri.
Penny mengatakan langkah awal produksi plasma darah dalam negeri ditempuh BPOM dengan membangun sejumlah stasionasi plasma darah pada fasilitas Unit Transfusi Darah (UTD) di rumah sakit maupun markas Palang Merah Indonesia (PMI).
"Tugas BPOM adalah memastikan seluruh mekanisme proses memenuhi aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)," katanya.
Selain membangun kemandirian bangsa pada produksi plasma darah, kata Penny, produk biologi lain yang juga sedang diupayakan terwujud di Indonesia adalah vaksin.
Selain itu, BPOM juga menghadirkan kegiatan Focus Group Discussion Kemandirian Bahan Baku Obat, Obat, dan Produk Biologi. Kali ini agenda FGD mengangkat tema "Sinergi Membangun Ekosistem Pengembangan Produk Inovasi yang Bermutu dan Berdaya Saing" di Hotel Four Seasons Jakarta.
Tujuan dari agenda tersebut membangun komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha, akademisi/peneliti dan pemerintah untuk dapat memfasilitasi baik kesiapan teknologi maupun regulasi guna kemandirian obat dan bahan baku obat.
"FGD ini diharapkan dapat menjadi ajang awal komunikasi dan koordinasi lintas sektor untuk dapat memberikan dukungan penuh dan pendampingan terbaik secara berkelanjutan bagi terwujudnya kemandirian obat, produk biologi, dan bahan baku obat," katanya.
Baca juga: PMI sebut sejumlah permasalahan untuk dapatkan plasma konvalesen
Baca juga: BPOM: Protokol uji klinik vaksin Merah Putih memasuki finalisasi
Baca juga: BPOM-Polri perkuat penegakan hukum hingga ke tingkat daerah
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
